Mensos RI, Saifullah Yusuf saat memberi keterangan kepada awak media. Foto: Yudi Arianto/BANGSAONLINE
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Sosial (Kesra) tahap akhir 2025 di Kantor Pos Kebonrejo, Surabaya, Senin (29/12/2025).
Dalam peninjauan tersebut, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, pemerintah mengalokasikan BLTS bagi sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
"Untuk BLTS ini dialokasikan sekitar 35 juta KPM. Sebanyak 18 juta (rupiah) disalurkan melalui PT Pos dan 17 juta (rupiah) melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) atau bank-bank milik pemerintah,” kata Gus Ipul, didampingi Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris.
Gus Ipul menyampaikan, sebelum penyaluran dilakukan, pemerintah terlebih dahulu memverifikasi data penerima dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah. Dari lebih 35 juta data yang diverifikasi, lebih dari 33 juta KPM telah dinyatakan memenuhi syarat.
"BLTS ditujukan bagi keluarga pada desil 1 sampai desil 4, yaitu 40 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Apabila penyaluran melalui PT Pos selesai, pemerintah optimistis realisasi bantuan dapat melampaui 95 persen dari total anggaran yang dialokasikan," jelasnya.
Selain BLT Kesra, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial reguler lainnya, seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan total anggaran lebih dari Rp 74 triliun.
"Kemudian ditambah lagi atas arahan Presiden Prabowo Subianto sehingga total bansos tahun 2025 mencapai lebih dari Rp 110 triliun," lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.
Ia berharap bantuan sosial tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meringankan beban keluarga yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran melalui berbagai kanal pengaduan.
