Kick off cetak SPPT PBB-P2 tahun 2026 di Ruang Sasana Nayaka Kantor Bapenda Lamongan, Senin (5/1/2026).
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan mencatatkan hasil gemilang sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, perolehan pajak berhasil menembus angka 100,27 persen.
Secara nominal, perolehan tersebut mencapai Rp58,15 miliar, melampaui target awal yang dipatok sebesar Rp58 miliar.
Keberhasilan ini tidak lepas dari transformasi digital dalam sistem pelayanan pajak. Penggunaan teknologi terbukti mampu memangkas waktu pembayaran, meminimalisir potensi kecurangan, serta meningkatkan akurasi dan transparansi data perpajakan.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan hal tersebut saat meresmikan kick off cetak surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2026 di Ruang Sasana Nayaka Kantor Bapenda Lamongan, Senin (5/1/2026).
Ia menekankan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada transparansi dan optimalisasi pajak.
"Optimalisasi capaian pajak memiliki peran penting dalam kemandirian fiskal daerah. Salah satu yang dapat mendukung optimalisasi tersebut adalah menerapkan digitalisasi pada pelayanan publik," tutur bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut.
Yuhronur menambahkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak merupakan instrumen vital dalam membiayai pembangunan di Lamongan. Untuk itu, ia menginstruksikan percepatan pencetakan SPPT agar proses pemungutan di lapangan bisa lebih cepat dilakukan.
Sementara itu, Kepala Bapenda Lamongan, Edy Yunan Ahmadi, memaparkan inovasi terbaru pada SPPT tahun 2026. Kini, dalam lembaran SPPT akan dicantumkan rincian tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.
Terobosan ini diharapkan membuat pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan transparan bagi wajib pajak.
"Pada hari ini ada 872.182 surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (SPPT PBB P2) yang dicetak," jelas Edy Yunan.
Ia menambahkan bahwa kapasitas mesin cetak di kantor Bapenda saat ini mampu menyelesaikan dokumen untuk dua kecamatan setiap harinya. Dengan dimulainya pencetakan massal ini, diharapkan target pajak tahun 2026 dapat tercapai lebih awal.
