Penyaluran beras SPHP untuk warga di Polsek Sumberrejo, Bojonegoro.
BANGSAONLINE.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tetap berjalan hingga akhir Januari 2026. Kebijakan tersebut dilakukan bersama Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan beras di pasaran.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyebut sisa alokasi SPHP 2025 masih disalurkan hingga 31 Januari 2026.
"Jadi kaitan dengan beras SPHP yang alokasi tahun 2025, sisa target sampai saat ini perlu disalurkan kembali. Kemudian, kebijakan Kementerian Keuangan melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog, beras SPHP 2025 masih dapat diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2026," ujarnya pada Rabu (14/1/2026).
Pemerintah menyiapkan alokasi SPHP beras tahun 2026 sebesar 1,5 juta ton mulai Februari. Penyaluran ini dilakukan agar tidak ada jeda ketersediaan beras SPHP bagi masyarakat.
Program SPHP beras berfungsi menekan harga beras medium di pasaran. Harga nasional saat ini masih berada di sekitar Harga Eceran Tertinggi (HET).
Produksi beras nasional diproyeksikan meningkat menjelang panen raya pada Maret dan April. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyebut luas tanam Oktober-Desember naik sekitar 500 ribu hektare dibanding tahun lalu, sehingga produksi tahun ini diharapkan lebih besar.
Bapanas juga menyiapkan penyesuaian teknis penyaluran SPHP beras tahun 2026, salah satunya dengan menaikkan batas pembelian maksimal per konsumen dari 10 kg menjadi 25 kg. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap beras SPHP.
Saat ini, beras SPHP tersedia di pasar tradisional, pasar modern, dan berbagai instansi. Masyarakat diimbau memanfaatkan beras SPHP sebagai pilihan beras terjangkau.
Amran menegaskan, serapan Bulog akan diperkuat seiring peningkatan produksi beras nasional, mendukung stabilisasi harga dan ketahanan pangan.
Realisasi penyaluran SPHP 2025 mencapai 813 ribu ton hingga 12 Januari, dengan percepatan distribusi sejak 5 Januari 2026. (rom)
