JEMBER,BANGSAONLINE.com -Pemerintah Kabupaten Jember memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayahnya dalam kondisi stabil dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, setelah melakukan peninjauan lapangan di sejumlah titik distribusi energi.
Helmi menyampaikan kondisi ketersediaan BBM di Kabupaten Jember saat ini berada dalam keadaan cukup.
Ia menegaskan distribusi BBM juga tidak mengalami gangguan.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok yang tersedia dinilai mampu mencukupi kebutuhan warga.
“Pengecekan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Bupati Jember yang meminta jajarannya memantau secara langsung kondisi distribusi BBM di lapangan,” imbuhnya.
Arahan tersebut bertujuan memastikan tidak ada hambatan penyaluran energi di titik-titik yang dianggap vital.
Pemerintah daerah juga melakukan inspeksi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hasil peninjauan menunjukkan pasokan BBM masih berada dalam batas aman.
Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan tersebut, jumlah stok yang tersedia dinilai lebih dari cukup untuk sementara waktu.
Helmi juga menjelaskan pemerintah daerah telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak Pertamina.
Koordinasi tersebut dilakukan guna menjaga kestabilan pasokan BBM di wilayah Kabupaten Jember.
Berdasarkan data yang diterima hingga saat ini, suplai BBM yang masuk ke daerah tersebut mencapai sekitar 580 ton liter Pertalite.
Selain itu, pasokan Pertamax tercatat mencapai sekitar 300 ton liter.
“Masyarakat Jember tidak perlu merasa khawatir atau cemas akan kekurangan BBM. Stok di Kabupaten Jember sangat tersedia dan jika nantinya dirasa kurang, pihak Pertamina telah berkomitmen untuk segera melakukan pemasokan kembali,” ujar Helmi saat melakukan inspeksi mendadak di SPBU pada Jumat, (6/3/2026).
Selain memastikan ketersediaan bahan bakar, Pemerintah Kabupaten Jember juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi secara melanggar hukum.
Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap praktik yang merugikan masyarakat.
Helmi menambahkan pengawasan di lapangan akan dilakukan bersama Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM.
“Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap pihak-pihak yang melakukan penimbunan BBM, penjual bensin eceran yang melanggar aturan di pinggir jalan, serta penggunaan kendaraan hasil modifikasi yang digunakan untuk menyedot BBM secara tidak wajar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa aparat akan turun langsung melakukan pengecekan di lapangan guna memastikan tidak ada praktik ilegal terkait distribusi BBM. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah memastikan tindakan hukum akan segera diberlakukan.
“Kami akan mengerahkan APH untuk mengecek langsung ke lapangan. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penimbunan, maka tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku akan segera diambil oleh pihak berwenang,” pungkasnya.
Dengan adanya kepastian tersebut, pemerintah daerah berharap aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar.
Pemerintah juga mengimbau warga agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying. (nga/yud/van)
