Sugeng Suroso, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.
Setelah dilakukan pembahasan bersama, pemerintah desa disebut memahami keberatan masyarakat.
Sugeng menyebut Dinas Pendidikan juga menyarankan agar persoalan tersebut lebih dulu didinginkan atau cooling down demi menjaga kondusivitas di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
“Karena target pembangunan di Kabupaten Blitar tinggal kurang enam desa dan masih banyak desa lain yang berproses, akhirnya kami sepakat untuk cooling down dulu. Hari ini persoalan sementara selesai dan semua pihak bisa menerima,” katanya.
DPRD Kabupaten Blitar juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi aturan terkait luasan lahan pembangunan KDMP. Sebab, tidak semua desa memiliki lahan kosong yang memenuhi syarat sehingga berpotensi memunculkan polemik serupa.
Dengan langkah mediasi yang dilakukan DPRD, polemik pembangunan KDMP di SDN Tegalrejo 1 kini mereda. DPRD berharap ke depan setiap program pembangunan bisa dikomunikasikan lebih matang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
