SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gejolak sosial setiap memasuki Agustus.
Salah satu fenomena yang dinilai mencerminkan keresahan tersebut adalah pemilik pertokoan yang mulai meninggikan pagar besi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan.
Mahfud membahas keresahan tersebut dalam episode terbaru podcast "Terus Terang" yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Senin (10/8/2026).
Ia mengatakan kekhawatiran masyarakat tidak terlepas dari catatan sejumlah gejolak politik dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus dalam beberapa tahun terakhir.
"Memang banyak sekarang orang khawatir di bulan Agustus ini terjadi sesuatu. Cuma Agustus itu memang punya catatan khusus," ujar Mahfud saat merespons pertanyaan warganet mengenai fenomena pagar pertokoan yang semakin tinggi di Jakarta.
Mahfud mengingatkan kembali demonstrasi besar yang terjadi pada Agustus 2024.
Saat itu, muncul gerakan "Garuda Biru" sebagai bentuk penolakan terhadap langkah DPR yang dinilai hendak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
Menurut Mahfud, situasi tersebut memicu kemarahan masyarakat dan aksi demonstrasi di sejumlah daerah hingga akhirnya rencana pengesahan revisi aturan tersebut batal dilakukan.
"Itu peringatan kepada Indonesia dengan lambang Garuda dalam warna biru yang pada waktu itu rakyat marah. Karena itu rekayasa, terjadi demo di seluruh Indonesia, akhirnya sidang DPR-nya batal," katanya.
Mahfud juga menyinggung kerusuhan yang terjadi pada 29 Agustus 2025.
Menurutnya, peristiwa tersebut turut memperkuat kekhawatiran masyarakat setiap kali memasuki bulan Agustus.
Mahfud mengapresiasi langkah Kemenko Polhukam yang telah mengumpulkan sejumlah pimpinan lembaga keamanan untuk mengantisipasi penyebaran hoaks terkait potensi kerusuhan pada Agustus 2026.
Namun, ia mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan agar tidak hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat.
Menurutnya, diperlukan pemetaan intelijen yang akurat untuk mengetahui potensi munculnya gangguan keamanan sejak dini.
Mahfud menceritakan pengalamannya ketika masih memimpin Kemenko Polhukam.
Saat itu, koordinasi dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi, kekuatan massa, serta pihak-pihak yang berpotensi menjadi penggerak kerusuhan.
"Kita rapat, lalu mengidentifikasi kerusuhan akan dimulai dari mana, berapa kekuatannya, demonya di mana. Kalau koordinasi BIN dan BAIS bekerja, kekuatannya di sana, korlapnya ini, hanya sekian orang yang berangkat, itu biasanya sudah diketahui," ujarnya.
Meski mengingatkan adanya keresahan di tengah masyarakat, Mahfud berharap bulan kemerdekaan tahun ini dapat berlangsung aman tanpa kerusuhan maupun korban jiwa.
