Oleh: Khariri Makmun
Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat kecil semakin sering berhadapan dengan negara sebagai penagih, pajak dikejar, subsidi diperketat, sementara pelayanan publik belum selalu sebanding dengan beban yang dipikul.
Bagi pedagang kaki lima, warung kecil, atau pengemudi ojek daring, kendaraan bukan barang mewah. Ia alat mencari makan. Karena itu, setiap perubahan harga BBM dan subsidi langsung memukul dapur mereka.
Pemerintah tentu membutuhkan pajak. Negara tidak mungkin berjalan tanpa penerimaan. Persoalannya bukan rakyat menolak membayar pajak. Persoalannya adalah rasa keadilan.
Rakyat akan lebih rela membayar ketika negara mampu menjawab pertanyaan sederhana, uang kami dipakai untuk apa?
Kegelisahan itu bahkan datang dari kelompok masyarakat yang selama ini relatif percaya kepada negara. Andy F Noya (wartawan senior dan pembacawa acara Kick Andy), misalnya, pernah mengungkapkan kegelisahan serupa, membayar pajak bukan persoalan, tetapi menjadi menyakitkan ketika uang pajak dikorupsi sementara infrastruktur dan pelayanan publik masih buruk.
Di situlah negara menghadapi persoalan yang lebih serius daripada sekadar defisit anggaran,defisit kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan publik menipis, masyarakat membutuhkan suara yang berdiri di antara negara dan rakyat. Di sinilah NU semestinya hadir.
NU tidak harus menjadi oposisi pemerintah. Tetapi NU juga tidak boleh menjadi terlalu nyaman di sekitar kekuasaan. Tradisi "amar makruf nahi mungkar" menuntut keberanian untuk mengingatkan siapa pun yang berkuasa.
Ketika rakyat kecil tertekan, NU semestinya bersuara. Ketika kebijakan publik berpotensi membebani kelompok rentan, NU semestinya mengingatkan. Ketika uang rakyat disalahgunakan, NU semestinya berada di barisan paling depan menuntut pertanggungjawaban.
Ironisnya, ketika masyarakat membutuhkan NU, NU justru sedang terkena serangan jantung, NU masuk UGD. Kondisinya sedang gawat.
Konflik elite, perebutan pengaruh, tarik-menarik kepentingan, dan krisis kepemimpinan membuat suara NU terdengar semakin sayup. Organisasi sebesar NU seharusnya menjadi rumah bagi kegelisahan rakyat. Bukan menjadi panggung bagi kegelisahan elite.
Muktamar NU ke-35 mestinya menjadi momentum koreksi total.
Bukan sekadar mengganti orang. Bukan sekadar memenangkan kubu. Tetapi mengembalikan marwah kepemimpinan NU.
Jika kepemimpinan hari ini dinilai gagal mengurus organisasi, kehilangan daya kritis, dan terlalu jauh dari denyut kehidupan warga nahdliyin, maka pergantian adalah keniscayaan. Tidak ada kepemimpinan yang lebih penting daripada NU itu sendiri.
NU tidak kekurangan kiai. Tidak kekurangan ulama. Tidak kekurangan intelektual dan kader muda. Banyak orang baik masih tersedia—orang-orang yang tidak menjadikan NU sebagai kendaraan kekuasaan, tetapi sebagai jalan pengabdian.
Yang dibutuhkan sekarang bukan pemimpin yang paling pandai menjaga dan mempertahankan kursi. NU membutuhkan pemimpin yang berani kehilangan kursi demi menjaga marwah. Sebab rakyat tidak sedang mencari organisasi yang dekat dengan kekuasaan. Rakyat sedang mencari suara yang berani mengatakan tidak ketika negara keliru.
Dan jika NU kehilangan keberanian itu, yang runtuh bukan hanya wibawa sebuah organisasi. Ruang moral Indonesia pun ikut kehilangan penjaga.
Jika NU sakit karena faktor soliditas, manajerial dan kepemimpinan yang gagal, maka saatnya pemilik suara di Muktamar membuka hati untuk mendengarkan suara perubahan, jangan hanya berfikir jangka pendek atau kepentingan sesaat. Jangan gadaikan masa depan NU, dengan serangan fajar.
Petani, buruh, pedagang dan rakyat kecil merindukan NU sehat bukan NU yang sakit-sakitan. Halo NU segeralah sembuh dan waras.[]
