PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dinilai membawa beban sejarah dan spiritualitas yang amat mendalam.
"Di tanah Tambakberas inilah simpul-simpul perjuangan para muassis (pendiri) dianyam," ujar Wakil Ketua PCNU Bangil, Dr. KH. Afifudin, saat ditemui di lokasi Muktamar, Tambakberas, Jombang, Minggu (30/08/2026).
Gus Afif —sapaan akrab anggota Majelis Dzurriyah Ponpes Canga’an Bangil ini— menjelaskan bahwa peradaban keagamaan NU berdiri di atas fondasi khidmah lillahi ta'ala demi kemaslahatan umat. Karena itu, pemilihan Jombang sebagai tuan rumah seharusnya bukan sekadar rutinitas penentuan lokasi perhelatan tertinggi organisasi, melainkan seruan untuk "pulang" ke akar kesadaran historis.
Paradoks Kultural vs Struktural
Namun, di balik riuh rendah ruang persidangan dan sengitnya dinamika elite, Gus Afif menyuarakan kegelisahan publik yang sulit disembunyikan. Ia mempertanyakan sejauh mana elite struktural NU hari ini masih merepresentasikan detak jantung warga kulturalnya.
Ia menilai, perjalanan jam'iyah saat ini memperlihatkan jurang pemisah yang kian melebar antara tataran kultural dan struktural:
-
Di Akar Rumput (Kultural): Para kiai kampung, guru ngaji, dan penggerak badan otonom di surau-surau desa hingga pesantren pelosok terus memperagakan keikhlasan luar biasa. Mereka mengabdi tanpa menagih imbalan materi, fasilitas publik, apalagi konsesi politik. Mereka menjaga kerukunan dan merawat tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah murni atas dasar ibadah dan ketundukan spiritual.
-
Di Level Atas (Struktural): Pemandangan sebaliknya justru tampak di tingkat elite. Organisasi kerap terseret arus pragmatisme politik praktis yang transaksional. Klaim populasi "ratusan juta warga NU" acapkali dikonversi sekadar menjadi alat tawar politik demi kepentingan personal maupun kelompok elite.
"Relasi kekuasaan di tingkat atas ini amat rentan mengorbankan independensi moral organisasi, sekaligus menjauhkan NU dari fungsi utamanya sebagai pengayom etis bangsa," tegasnya.
Membaca Ulang Qanun Asasi
Ketimpangan ini menciptakan distorsi yang berbahaya. Saat warga kultural bersusah payah merawat basis sosial dan ekonomi di bawah, elite struktural justru sibuk mengonsolidasi pengaruh di panggung kekuasaan.
Menurut Gus Afif, arena Muktamar harus dijadikan titik pijak muhasabah (evaluasi diri) yang jujur. Ketika para muktamirin terjebak dalam perdebatan alot mengenai mekanisme pemungutan suara atau figur kepemimpinan, ingatan kolektif harus dikembalikan pada Qanun Asasi yang dirumuskan oleh Hadratussyeikh KH. M. Hasyim Asy'ari.
NU didirikan sebagai wadah mu'amalah dan pengabdian keumatan, bukan arena pembagian logistik politik atau stasiun persinggahan kepentingan elite temporer. Muktamar tidak boleh direduksi menjadi panggung negosiasi jabatan yang melahirkan elite lihai bermanuver di birokrasi, tetapi gagap merespons problem riil keumatan seperti kemiskinan struktural, kerentanan ekonomi petani-nelayan, hingga konflik agraria.
Tiga Agenda Restorasi Jam'iyah
Agar Muktamar di Jombang tidak terjebak sekadar sebagai seremoni konsolidasi pragmatis, Gus Afif menawarkan tiga langkah restorasi mendesak:
-
Dekonsentrasi Politisasi Struktural: PBNU periode mendatang harus berani menarik garis tegas antara khidmah keumatan dan manuver politik praktis. Penataan kelembagaan wajib memutus mata rantai pemanfaatan simpul-simpul struktural organisasi untuk kepentingan oligarki.
-
Rekonstruksi Pelayanan Kultural: Program strategis di bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan kesehatan harus kembali diorientasikan untuk kebutuhan riil warga NU di akar rumput. Pengurus struktural ada untuk melayani pengabdi di bawah, bukan sebaliknya.
-
Penegakan Imamah Moral: Sistem kepemimpinan NU wajib mengembalikan marwah kepemimpinan ulama yang independen, kritis terhadap ketidakadilan sosial, serta konsisten menyuarakan nilai-nilai kerakyatan di hadapan pemegang kekuasaan.
Muktamar ke-35 di Jombang adalah cermin kejujuran bagi Nahdlatul Ulama. Kebesaran NU tidak pernah diukur dari seberapa dekat elitenya dengan lingkaran kekuasaan, melainkan seberapa utuh struktur organisasinya memantulkan ketulusan dan kesederhanaan warga kulturalnya.
"Jika muktamar ini gagal melahirkan koreksi mendasar atas pragmatisme struktural, maka jam'iyah ini berisiko kehilangan ruh historisnya di tengah megahnya panggung politik nasional," pungkas Gus Afif.
