Dua kelompok pengurus Partai Golkar, yakni Idrus Marham (kiri), Agung Laksono (dua dari kiri), Aburizal Bakrie (dua dari kanan), dan Zainuddin Amali (kanan), bersama Jusuf Kalla (tengah) berpegangan tangan sebagai tanda islah Partai Golkar di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (30/5/2015). foto: KOMPAS/ INDRA AKUNTONO
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menegaskan bahwa partai berlambang Beringin saat ini telah vakum. Hal tersebut lantaran dicabutnya SK Munas Ancol dan masa berlaku SK Munas Riau berakhir di 1 Januari 2016.
"Sejak kemarin tidak ada lagi pengurus Golkar yang sah, artinya vakum. Karena menteri memutuskan itu bahwa tidak mengakui yang di Ancol. Inilah bahayanya kepada partai lain, jangan oligarki kekuasaan, mengooptasi diri oleh saudagar. Karena partai itu milik rakyat, bukan milik pribadi-pribadi," kata Leo dilansir merdeka.com, Jumat (1/1).
Menurut Leo, jalan keluarnya ialah dengan membentuk tim rekonsiliasi. Kemudian tim tersebut yang akan merumuskan mengenai Munas yang harus digelar dalam waktu dekat. Namun sejauh ini Tim Tujuh yang dibentuk kubu Agung tak disambut kubu Aburizal Bakrie.
"Statementnya menteri, tidak akan mengeluarkan untuk SK Bali. Artinya diperlukan kesadaran dari Pak Aburizal untuk menjadi Munas bersama. Sebagaimana disarankan Akbar Tandjung, ketua dewan pertimbangan. Tapi saat ini Aburizal yang tidak mau, biarlah rakyat yang menilai siapa dia," ujarnya.
Leo menilai bahwa keputusan dari Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly merupakan kebijakan yang bijaksana. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah yang taat hukum. Dia juga menegaskan bahwa Yasonna tidak memberikan SK bagi Munas Bali, dalam artian kubu Aburizal hangus dengan sendirinya.
"Soal diklaim itu jadi SK Bali, itu namanya persepsi saja," pungkasnya.
Leo Nababan menambahkan, jika tak kunjung ada niat baik dari kubu Aburizal Bakrie (Ical) maka kubunya akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dalam waktu dekat. Menurut Leo, SK Munas Riau dan SK Munas Ancol sudah tidak bisa digunakan.
Akan tetapi ada Mahkamah Partai Golkar yang masih bisa aktif secara hukum bekerja hingga Oktober mendatang.
"Kedua SK sudah mati, yang satu masih hidup yaitu mahkamah partai. Mahkamah partai masih bisa memberikan waktu Oktober 2016. Kalau Aburizal tetap ngotot maka kami pihak Agung akan tetap melaksanakan Munas secara langsung," kata Leo.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
