Para petinggi Golkar saat berkumpul di Kantor Akbar Tandjung Institute, Jakarta. Foto: detik.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sejumlah pengurus Golkar baik dari Munas Ancol dan Bali berkumpul di kantor Akbar Tandjung. Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Agun Gunanjar kemudian bersuara keras saat menyampaikan pendapatnya.
"Ini dengarkan ya, perusak Golkar itu tidak jauh-jauh! Catat ini! Perusak Golkar itu ada yang namanya Aburizal Bakrie (Ical), Idrus Marham, Nurdin Halid. Enggak jauh-jauh!" kata Agun di Kantor Akbar Tandjung Institute, Kompleks Liga Mas Indah Blok B, No A-1, Perdatam Raya, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).
Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik
Akbar Tandjung yang merupakan Ketua Wantim Munas Bali mendengarkan dengan seksama pernyataan Agun. Hadir pula Hafiz Zamawi dan Indra Bambang Sutoyo di pertemuan itu. "Silakan dicatat dan saya tak peduli kalau dituntut pencemaran nama baik," ucap Agun.
Agun kemudian bercerita bagaimana peran Akbar Tandjung di Golkar yang kemudian dibalas teguran oleh Ical Cs. Dia menyebut tidak terima dengan sikap tersebut.
"Kalau pun dulu Saudara Laoly (Menkum HAM Yasonna Laoly,-red) mengesahkan Munas Bali, Agun tak akan berhenti. Saya akan terus menuntut karena Munas Bali bertentangan dengan UU Partai Politik. Saudara Laoly adalah doktor dan ikut merumuskan UU partai politik jadi tidak mungkin bertentangan dengan itu," tutur Agun.
Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode
Pertemuan masih berlangsung hingga kini. Salah satu inti dari pertemuan adalah untuk membentuk semacam presidium penyelamatan partai Golkar dan menggagas Munaslub.
Sebelumnya diberitakan, Ketum Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie melalui Nurdin Halid selaku waketum mengumpulkan pengurus DPD I dengan hasil membuka opsi mendukung pemerintah. Keputusan ini disebut serampangan oleh pengurus di internal kubu Ical sendiri.
"Keputusan strategis tidak bisa diambil serampangan. Ini bukan masalah dukung (pemerintah) atau tidak, tapi mekanismenya harus jelas," kata Waketum Golkar hasil Munas Bali, Ahmadi Noor Supit saat dihubungi, Kamis (7/1/2016).
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Agenda pertemuan itu berjudul Konsultasi Nasional dengan DPD I yang berlangsung di The Grand Bali Beach Hotel Sanur pada Senin (4/1) lalu. Supit mengaku tidak paham mengapa acara diadakan di tengah mayoritas pengurus partai berhalangan hadir.
"Saya juga tidak paham, apa itu disengaja? Banyak pimpinan teras partai tidak di tempat," ujarnya.
Menurutnya, pertemuan untuk mengambil keputusan strategis seharusnya melibatkan pengurus. Supit mengaku hanya mendapat pemberitahuan lewat pesan singkat. "Saya di-sms, tapi saya masih umrah," ucap Supit.
Baca Juga: Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, Golkar Kenalkan Calon Wakil Bupati ke Masyarakat
Para DPD I itu dikumpulkan di Bali oleh Nurdin Halid, yang menurut Supit mengaku sebagai PJ Ketum. Padahal, Golkar hasil Munas Bali sudah memiliki ketua harian yaitu MS Hidayat.
"Kita itu di dalam kepengurusan ada ketum, waketum, ketua harian. Biasanya kalau ketum tidak ada, harusnya ketua harian yang berperan. Tidak boleh PJ ketum yang ambil keputusan strategis," jelas petinggi SOKSI ini.
"Dia (Nurdin Halid) menyebut dirinya sebagai PJ Ketum," lanjut Supit.
Baca Juga: 3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
Pertemuan itu menyepakati Rapimnas digelar tanggal 23-25 Januari di Provinsi DIY atau NTB. Dalam rapimnas, akan dibahas opsi Golkar mendukung pemerintah.
"Dibahas dalam Rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan. Tapi bukan di KIH ya," kata Waketum Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016). (detik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
