JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Saat pemerintah mengesahkan pengurus Partai Golkar hasil Munas Riau, kabar perpecahan justru kembali terdengar dari Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dikomandoi Agung Laksono.
Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan mengaku mendapat kabar tidak sedap terkait upaya kader Golkar membentuk partai baru dengan nama Inisiator Partai Golkar Indonesia.
Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik
Leo menceritakan, ada ratusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang mengklaim sebagai bagian kelompok Munas Ancol, ingin memisahkan diri dan membentuk partai baru.
Leo menuding Wasekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono yakni Samsul Hidayat sebagai dalangnya. "Saya dengar ada pernyataan 520 DPD mau bentuk partai baru," ujar Leo, Kamis (28/1). Dia meminta agar kader Golkar tidak termakan rayuan dan upaya memecah belah partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya minta dengan sangat kepada kawan-kawan jangan membuat masalah baru di Partai Golkar. Saya menolak pendirian Partai Golkar Baru. Karena saya konsisten kepada perjuangan Golkar Ancol," kata Leo.
Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode
Kita harus siap menerima menang atau kalah. Jangan membuat partai baru. Saya masih ingat komitmen kita. Bagi saya tidak ada Partai selain Partai Golkar," tegasnya.
Kekhawatiran Leo beralasan mengingat sejarah membuktikan Partai Golkar sebagai salah satu partai yang cukup banyak melahirkan partai baru. Setidaknya ada empat partai yang merupakan pecahan dari Golkar, di antaranya ada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Nasional Demokrasi (NasDem).
Secara pribadi Leo setuju dengan keputusan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang sepakat tidak mencalonkan diri menjadi ketua umum saat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) digelar. "Harus generasi muda, potong satu generasi. Karena sebenarnya yang membuat masalah ini generasi tua," tuturnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Sementara Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian menampik kabar anak buahnya ingin membentuk partai baru. Menurut dia, kabar 520 DPD Golkar yang ingin bentuk partai baru itu bukan dari kubunya.
"Itu enggak ada. Dari kubu Pak Agung enggak ada begitu-begitu. Saya barusan bersama Pak Agung, ada yang nanya soal itu juga, Pak Agung bingung katanya ini apa nih enggak ada begini-begini. Itu oknum kali ya," kata Lawrence.
Lawrence menegaskan, mungkin pembentukan partai baru itu inisiasi personal dari Samsul Hidayat yang disebut kader Golkar kubu Agung. Dia menjelaskan, selama ini tak ada obrolan di internal kubu Agung terkait hal itu.
Baca Juga: Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, Golkar Kenalkan Calon Wakil Bupati ke Masyarakat
"Samsul Hidayat itu kan masih Wasekjen. Tapi tidak ada pembicaraan terkait itu di kita. Saya setiap rapat hadir enggak pernah ada obrolan terkait itu. Kalau orang-per orang, personal silakan saja," tuturnya.
Lawrence juga menegaskan, Golkar kedua belah kubu sudah sepakat akan melaksanakan Munas. Diperkirakan akhir Mei atau paling lambat awal Juni sebelum Bulan Ramadhan. Menurutnya hal tersebut sesuai hasil komunikasi antara Agung dengan Aburizal Bakrie yang dimediasi ketua tim transisi Jusuf Kalla.
"Tidak perlu itu. Partai Golkar ini partai kita bersama. Kalau ada persoalan mari kita selesaikan secara bersama-sama dengan kepala dingin jangan sampai pecah," ujarnya.
Baca Juga: 3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
Sementara Inisiator Partai Golkar Indonesia, Wasekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono, Samsul Hidayat menyatakan bahwa upaya membentuk Partai Golkar Indonesia pecahan Golkar karena berbeda paham dengan Agung.
"Kami tidak pernah meminta restu beliau (Agung). Karena bagi kami sejak dicabutnya Munas Ancol, kami menghormati Pak Agung. Jadi hubungan kami dengan Pak Agung itu orangtua kami. Tapi kami sudah menyampaikan maksud kami," kata Samsul, Kamis (28/1).
Samsul juga meminta maaf kepada Agung karena akan mendirikan partai baru dengan memboyong sekitar 520 DPD kabupaten kota. "Mohon maaf kepada Pak Agung, kami mungkin akan berbeda pendapat dalam hal penyelesaian konflik di Partai Golkar ini," tuturnya.
Baca Juga: Wardah Nafisah Pimpin Doa Deklarasi Pasangan MUDAH
Namun Samsul menjelaskan, bahwa tak masalah ada Munas Bersama versi kubu Agung atau Munaslub versi kubu Aburizal Bakrie. Dia juga menerangkan akan membuat partai barunya bergabung lagi jika diperbolehkan ikut Munas.
Sebab ketika Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly memperpanjang kepengurusan hasil Munas Riau, maka 520 DPD Golkar tak sah secara hukum.
"Kalau bagi Munas-nya silakan saja. Kami tidak mempermasalahkan Munas, yang kami permasalahan adalah pesertanya. Pesertanya harusnya dari kedua belah pihak, 520 kota kabupaten yang berasal dari (hasil Munas) Bali, 520 yang berasal dari (hasil Munas) Ancol. Dipersatukan," ujarnya.
Baca Juga: Bambang-Bayu Daftar ke KPU Kota Blitar Diantar Kesenian Bantengan
Sedangkan terkait lahirnya SK Riau, Samsul dengan beberapa rekannya baik kader Golkar maupun Partai Golkar Indonesia akan menggeruduk kantor Yasonna. Dia akan menuntut agar Yasonna membatalkan penghidupan kembali SK Munas Riau.
"Kami akan melayangkan gugatan kepada Menkum HAM minggu depan. Gugatan hukum. Karena menerbitkan SK Riau ini berlawanan dengan hukum, berlawanan dengan undang-undang partai politik.
Melahirkan partai itu harus melalui Munas, tidak ada istilah perpanjangan. Harusnya Menkum HAM itu kacamata kuda, yang jadi acuan bukan politik. Ini Menkum HAM diajak berpolitik, enggak boleh dong. Kita akan tuntut membatalkan SK Munas Riau, kita akan gugat," ungkapnya.
Baca Juga: DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Belum Tentukan Arah Dukungan pada Pilkada 2024
Samsul juga berjanji segera mendeklarasikan partai baru pecahan Golkar itu pada 10 hari mendatang. "Bentuk perlawanan kami ialah menyelamatkan 520 kabupaten kota plus kader Golkar yang militan, yang selama ini turut berjuang menegakkan konstitusi di Partai Golkar, maka kami bersepakat mendeklarasikan Partai Golkar Indonesia," kata Samsul.
Menurut Samsul, partai baru tersebut akan memakai logo yang sama dengan Partai Golkar. Akan tetapi, dipasang background bendera merah putih sebagai lambang Indonesia. Dia berharap agar logo tersebut diperbolehkan oleh Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly.
"Sebetulnya ini sudah lama kami persiapkan karena kami sebagai kader kan tidak ujug-ujug lahir ini. Ada proses sehingga kami berpikiran memang harus ada wadah yang memang tidak lagi terlibat dalam konflik ini. Karena konflik ini menurut kami akan panjang," tuturnya.
Samsul menegaskan bahwa inisiator dari partai baru pecahan Golkar kubu Agung tersebut banyak dan rata-rata merupakan kader menonjol di daerah. Namun dia enggan menyebutkan satu per satu nama-nama tersebut. "Karena teman-teman kami yang sedang bekerja mempersiapkan ini juga kami lindungi jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu persiapan deklarasi ini," ujarnya.
Sejauh ini menurut Samsul, pihaknya tengah menggalang massa. Dia berharap secara bulat 520 DPD tingkat kabupaten dan kota menyatu dengan partai baru tersebut. "Tapi memang ada satu atau dua di perjalanan yang terpengaruh atau dipengaruhi. Tapi buat kami gak masalah. Karena kami partai baru tapi masih muka lama, masih Partai Golkar," dalihnya.
Samsul yakin bahwa apapun yang tengah diproses oleh kedua kubu Partai Golkar, tak akan bisa memutus mata rantai konflik. Menurutnya perpecahan itu akan tak kunjung usai.
"Perjalanan panjang ini selama satu tahun bagi kami sangat melelahkan di daerah, dalam ketidakpastian. Sehingga kami berharap Partai Golkar di pemilu 2019 saran kami kader kami yang telantarkan ini, bagaimana cara menyelamatkan, ya kami siapkan wadah yang baru," pungkasnya. (mer/tic/kcm/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News