Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sejak lengser dari pemerintahan, Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap menyampaikan pandangannya tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Presiden Jokowi. Melalui media sosial, SBY sering sampaikan sejumlah pandangan dan pengalamannya selama 10 tahun memimpin negeri.
Namun, melalui wawancara yang diunggah melalui Youtube pada 6 Februari lalu, SBY mengungkap alasan menghilang sejenak mengkritik pemerintah. Menurut dia, ada elemen di lingkar Istana yang tak suka dengan kritik yang disampaikannya.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
"Saya masih ingat kalau tidak salah dulu sekian bulan lalu, ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman bahkan mengirim pesan kepada saya," kata SBY dalam wawancara tersebut seperti dilansir merdeka.com, Selasa (9/2).
Menurut SBY, ini negara demokrasi siapa pun berhak bicara. Dia bahkan menyindir ada orang yang dulu vokal mengkritik pemerintah namun ketika sekarang berada di kekuasaan justru tak mau dikritik.
"Saya pikir ini negara demokrasi tentu siapa pun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu, kalau saya, saya ingat dulu banyak yang ketika dulu tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, menghajar, tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik," sindir SBY.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Kritik terbaru dari SBY adalah polemik pembangunan kereta cepat milik China dengan rute Jakarta - Bandung yang sedang digenjot pemerintah. Menurut dia, pemerintah wajib menjelaskan secara transparan tentang proyek itu.
SBY menilai, wajar jika setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra. Khususnya soal kereta cepat, dia meminta pemerintah tak perlu kecil hati jika mendapat kritik tajam dari masyarakat.
"Memang dalam kehidupan demokrasi apapun yang diputuskan oleh pemimpin termasuk kebijakan yang ditetapkan selalu mengundang pro dan kontra, polemik. Jadi menurut saya tidak luar biasa kalau proyek kereta cepat Jakarta - Bandung mengundang polemik dan kontroversi. Pemerintah tidak perlu berkecil hati. Pemerintah harus bersedia mendengarkan, berikan penjelasan segamblang-gamblangnya, rakyat ingin tahu seluk beluk kereta cepat Jakarta Bandung ini," kata SBY melalui sebuah wawancara yang diunggah di Youtube, Selasa (9/2).
Baca Juga: Awali Sambutan di Sertjiab Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid Ajak Doa Bersama untuk Ibunda AHY
SBY juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang tender proyek kereta cepat yang akhirnya dimenangkan oleh China. Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengajukan proyek ini.
Apalagi, SBY mendengar jika pemerintah menolak proyek kereta cepat Jepang karena meminta jaminan. Namun belakangan ini, SBY juga mendapat informasi jika China meminta jaminan sebelum garap proyek kereta cepat itu.
"Diperlukan transparansi akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat apa yang menjadi kebijakan dasar siapa yang membangun kereta cepat ini dengan ongkos berapa, katanya negara lain ada yang jauh lebih murah, betulkah? Jelaskan tendernya seperti apa, antara Tiongkok dan Jepang dengan dinamika terakhir ini," jelas SBY.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
"Ternyata Tiongkok juga memerlukan jaminan, padahal dulu Jepang minta jaminan pemerintah. Perlu jelaskan, Jepang sahabat kita, Tiongkok sahabat kita," terang SBY.
Dikabarkan, akibat proyeknya ditolak, Jepang sempat marah kepada Indonesia. Sebab, Jepang melihat alasan yang diberikan Indonesia menolak proyek kereta cepat miliknya tidak masuk akal dengan tidak memberikan jaminan apa-apa.
SBY juga bicara isu pejabat yang bermain dalam kereta cepat Jakarta - Bandung ini. Menurut dia, pemerintah perlu jelaskan isu ini. Dia menilai, tak masalah ada keluarga pejabat yang main proyek kereta cepat, asalkan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.
Baca Juga: Di Banyuwangi, Khofifah Ucapkan Selamat untuk Prabowo dan Gibran
"Atau ada kecurigaan keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat berbisnis kereta api ini juga tidak baik, apalagi kalau itu fitnah, tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada," kata SBY.
"Sebetulnya tidak dilarang keluarga pejabat menjalankan bisnis, di banyak negara dilakukan. Kalau memang ada keluarga pejabat, jelaskan saja ada, company-nya apa, sepanjang tidak melanggar hukum sesuai dengan UU, negara tidak dirugikan, itu tidak apa-apa," tegas SBY.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki membantah adanya orang di lingkaran Istana yang menekan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Di Penghujung Jabatan Presiden Jokowi, Menteri ATR/BPN Gebuki Mafia Tanah
"Nggak ada. Melalui cara seperti apa kami menekan?" kata Teten.
Ia pun menampik ucapan SBY yang merasa ditekan agar tidak menyampaikan kritik lagi terhadap pemerintahan saat ini melalui pesan singkat secara pribadi. "Oh, nggak ada. Saya kira nggak ada. Justru kritik itu kan untuk mengingatkan kami supaya tetap lurus," ucapnya.
Politikus PDIP ini menambahkan bahwa selama ini pemerintah selalu terbuka dan siap dikritik oleh pihak manapun sebagai proses demokrasi. "Setiap hari kami dikritik, faktanya seperti itu. Tidak ada pemerintah manapun yang menolak kritik. Itu kan masukan, siapapun bisa ajukan kritik," tambahnya.
Baca Juga: Khofifah Kembali Dinobatkan sebagai 500 Muslim Berpengaruh Dunia 2025
Sementara Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai, apa yang dilakukan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait orang di lingkaran Istana yang mengirim pesan kepada dirinya hanyalah manuver. Kata Desmond, SBY takut masa lalunya dibongkar oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Sebenarnya dia lalai, takut dibongkar masa lalunya," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).
Menurut Desmond, SBY hanya ingin menaikkan kepopulerannya dengan melempar bola panas langsung ke Istana. Jika SBY betul-betul ingin mengkritik dan turut serta membangun bangsa, seharusnya dilakukan sejak awal Jokowi memimpin.
Baca Juga: Resmi Bergelar Doktor, Ada SBY hingga Khofifah di Sidang Terbuka AHY
Desmond menambahkan, jangan sampai rakyat terkecoh dan punya prasangka yang tidak baik terhadap pemerintah ataupun kepada SBY. Dia mencium momen ini hanya sebagai ajang pemicu bagi SBY agar tetap populer karena dia langsung menembakkan isunya ke lingkaran Istana.
"Apakah memang cari pemicu aja, agar kelihatan dia mengkritik. Di kepala saya, dia (SBY) ingin populer, kenapa dia pakai triger dari Istana," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk memperluas jarak kajian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, Jonan menyebut kereta cepat yang memiliki total panjang 142 KM pihaknya baru menerima dokumen hanya untuk kajian panjang 5 km.
"Saya menerima kajian hanya 5 km, kan ini mau bertahap sekaligus studi," kata Jonan saat konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/2).
Jonan mengaku dapat mengerti apabila PT KCIC baru menyodorkan dokumen kajian untuk panjang 5 Km dengan alasan untuk dilakukan secara bertahap. Namun, kata dia, sebaiknya untuk tahap awal minimal sepertiga dari keseluruhan total panjang proyek kereta cepat.
"Masa 142 km detil desainnya 5 km, ya paling tidak 35 km, minimal sepertiganya lah," ujarnya.
Selain itu, Jonan juga meminta agar PT KCIC untuk segera melengkapi izin pembangunan dan konsesi proyek ini. Sebab, dia menyebut hal tersebut tidaklah sulit untuk dilakukan. "Anggap saja seperti urus IMB," ujarnya. (mer/det/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
