TAK LUPA: Meski dalam suasana demo, para guru tampak khusyuk melakukan salat jumlah di Lapangan Monas. Tampak aparat keamanan juga khidmat salam satu shaf (barisan). foto: merdeka.com
"Itu kan solusi. Silakan saja pemerintah membuat satu kebijakan, yang penting masalah ini dapat teratasi," kata Riza seperti dilansir Republika, Jumat (12/2).
Riza meminta pemerintah pusat agar segera membuat regulasi kepada daerah ihwal perekrutan guru honorer. "Kalau perlu memberi sanksi bupati atau gubernur yang mengangkat honorer," jelasnya.
Selama ini, ia menilai, pemerintah pusat tidak mempunyai peranan kuat terhadap Pemda. Ditambah, kurangnya regulasi yang mampu membendung perekrutan tenaga honorer.
"Itu, memang menjadi masalah di setiap Pilkada. Kita juga sudah ingatkan setahun yang lalu, jangan sampai Pilkada menjanjikan begitu, jadi terlalu banyak diangkat honorer," jelasnya.
Sehingga, Riza meminta kepada Kemenpan dan Kemendagri agar segera membuat regulasi maupun surat edaran tentang larangan menerima guru honorer.
Riza menilai, usulan Kemendikbud agar guru honorer bersedia ditempatkan di daerah terdepan menjadi salah satu jawaban yang solutif. Mengingat, masih banyak daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
"Di daerah perbatasan, bisa menjadi salah satu prioritas, kita serahkan kepada pemerintah untuk mencari solusi dan terobosannya. Karena ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah," tuturnya.
Riza juga meminta pemerintah pusat agar memberikan sanki kepada pejabat di daerah termasuk kepala sekolah yang mengangkat guru honorer lagi. "Jangan ada diadakan lagi, karena yang ada saja belum bisa terselesaikan," kata dia melanjutkan. (ant/mer/trb/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
