Gelar Apel Kesetiaan NKRI, Ratusan Banser di Jombang Tuntut Pemkab Bubarkan HTI

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Ratusan anggota barisan ansor serba guna (Banser) Nahdlatul Ulama Jombang Apel Kesetiaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di halaman Masjid Agung Baiturahman Jombang, Sabtu (30/4). Selain apel, ratusan banser tersebut juga membacakan deklarasi anti-organisasi pengusung khilafah.

Apel ini digelar menyikapi agenda dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan menggelar Muktamar tokoh umat. Selain menolak agenda Muktamar HTI tersebut, Banser juga menolak segala kegiatan HTI di wilayah kabupaten Jombang.

Ketua GP Ansor Jombang, Zulfikar D Ikhwanto mengatakan, Apel kesetiaan sebagai wujud cinta tanah air banser terhadap negara kesatuan republik indonesia.

"Jangan sampai NKRI terpecah belah hanya karena ada organisasi yang mengusung budaya khilafah. Untuk itu Banser siap mengawal kesatuan negara hingga titik penghabisan," ujarnya saat ditemui wartawan usai apel kesetiaan tersebut, Sabtu (30/4).

Lebih lanjut Zulfikar menambahkan, selain apel kesetiaan banser juga akan menyisir kawasan kota santri dari banner, spanduk maupun poster yang berbau khilafah. Tentunya sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Selain banser, hadir juga dalam apel tersebut beberapa ormas yang ada di Kabupaten Jombang di antaranya, organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, dan beberapa organisasi pemuda lainnya.

Berikut isi Deklarasi yang dibacakan dalam acara apel Kesetiaan:

Deklarasi bersama masyarakat Jombang bubarkan organisasi pengusung Khilafah

Kami bangga sebagai warga negara Indonesia cinta tanah air adalah bagian dari keyakinan.

Kami dari para leluhur ditanamkan nasionalisme pada diri kami dari para pendahulu. Kami belajar keteladanan.

Jangan sekali-sekali membawa Khilafah di Bumi Pertiwi dan jangan atas nama agama untuk meruntuhkan bangsa dan negara. Untuk itu kami masyarakat Jombang menolak organisasi pengusung Kilafah dan karenanya,

1. Menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

2. Menuntut kepada pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan sanksi tegas kepada Hizbut Tahrir Indonesia di Jombang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

3. Meminta kepada pemerintah Kabupaten Jombang dan penegak hukum untuk menghentikan dan membatalkan penyelenggaraan Muktamar tokoh umat Hizbut Tahrir Indonesia atau kegiatan sejenisnya di wilayah kabupaten Jombang. (ony/dio/rev)

(Baca: hti">Tokoh Agama dan Ormas di Tulungagung Minta Pemkab Tolak Keberadaan HTI)