Sindikat Vaksin Palsu Terbongkar, Anggota DPR RI Minta Kemenkes segera Investigasi

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Dugaan adanya sindikat pabrik vaksin palsu yang berhasil dibongkar jajaran Polri mengundang perhatian sejumlah pihak, tidak terkecuali anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh.

Angota DPR Komisi IX yang terpilih dari Dapil 3 Jatim ini juga menyayangkan lambannya Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti temuan Polri tersebut.

"Sangat disayangkan ya, seharusnya kemenkes jemput bola untuk segera menindaklanjuti setelah ada pembongkaran pabrik vaksin palsu oleh polri, tidak hanya menunggu adanya laporan dan korban", kata Nihayah dalam rilisnya kepada wartawan melalui sms, sore tadi (27/6).

Perempuan yang akrab disapa Mbak Nik ini menyebutkan, saat ini Polri sudah bergerak untuk mencari para pelaku mulai dari pembuat, distributor sampai dengan toko atau apotek yang diduga ikut terlibat peradaran vaksin palsu tersebut.

"Polri sudah bergerak, untuk mencari para pelaku yang terlibat dari sindikat ini", lanjut Nihayah.

Sebelumnya diketahui, Mabes Polri telah mengamankan sindikat pembuat dan pengedar vaskin palsu dari Jakarta, Tangerang, dan Subang. Salah satu pelaku bahkan mengaku telah membangun usaha pabrik rumahan membuat vaksin palsu sejak tahun 2003 silam.

Nihayah mempertanyakan kinerja Kemenkes dan Badan POM selama ini sehingga kebobolan sejak 2003 silam. Dengan bukti bobolnya peredaran vaksin palsu ini, Nihayah menyebut kontrol Kemenkes dan Badan POM terhadap peredaran obat sangat lemah.

"Ini jadi tanda tanya besar, sindikat vaksin palsu sudah beroperasi sejak 2003, kemana selama ini Kemenkes, dan Badan POM, kok bisa rumah sakit menjadi bagian dari peredar vaksin palsu tersebut, artinya kontrol Kemenkes dan Badan POM terhadap peradaran obat sangat lemah, tidak maksimal", terang politisi PKB asal Banyuwangi ini.

Dalam rilisnya, Nihayah juga meminta kepada Kemenkes dan Badan POM, untuk segera melakukan investigasi atas sindikat pembuat dan distributor vaksin palsu tersebut, serta melakukan kontrol yang ketat terhadap produksi dan peredaran obat, agar masyarakat tidak menjadi korban.

"Saya minta Kemenkes dan Badan POM untuk segera melakukan investigasi atas temuan ini. Caranya bisa dengan mencegah pendistribusianya, melakukan uji laboratorium terhadap vaksin-vaksin yang sudah beredar di toko atau apotik, serta mensinergikan kinerja antara Kemenkes dan Badan POM untuk melakukan kontrol yang ketat terhadap produksi dan peredaran obat-obatan", tutupnya. (had/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News