Mahasiswa juga Demo Pemkab Jombang, Tuntut Dugaan Gratifikasi Pengadaan LKS Diusut

Mahasiswa juga Demo Pemkab Jombang, Tuntut Dugaan Gratifikasi Pengadaan LKS Diusut Perwakilan massa aksi saat bertemu pihak Pemkab Jombang. foto: RONY S/ BANGSAONLINE

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Usai berdemo di depan Mapolres Jombang, massa yang tergabung dalam Kopiah Nusantara bergeser ke depan kantor Pemkab setempat. Selain berorasi di depan kantor Pemkab, lima perwakilan demonstran memasuki gedung pemerintah untuk menemui pihak birokrasi.

(BACA: Mahasiswa Geruduk Polres Jombang, Tuntut Proses Hukum Dugaan Gratifikasi Pengadaan LKS)

Ditemui Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesra Pemkab Jombang, Purwanto, perwakilan massa aksi menyampaikan tuntutannya. Yakni, supaya Pemkab Jombang mengevaluasi kinerja pejabat Diknas (Dinas Pendidikan) setempat yang diduga menerima gratifikasi dari lima penerbit buku LKS.

"Kami meminta agar pemkab segera melakukan evaluasi terkait adanya komersialisasi di Disdik Jombang. Termasuk pengadaan LKS (lembar kerja siswa). Karena itu melanggar Permendikbud Nomor 2 Tahun 2008," kata Mahmudi Faton, Ketua Kopiah Nusantara saat melakukan dengar pendapat di kantor Pemkab Jombang.

(BACA: Soal Dugaan Gratifikasi LKS, Bupati Jombang Tunggu Keterangan Guru Penyusun)

Sementara Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Jombang, Purwanto mengatakan, pihaknya akan mengakomodir seluruh tuntutan para mahasiswa. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti dugaan gratifikasi dan pungli tersbut. "Kita akan laporkan kepada pimpinan, karena saat ini beliau sedang berada di Jakarta. Kami memang berharap masyarakat bisa menjadi kontrol," ujarnya.

(BACA: Temui Massa Aksi, Kapolres Jombang: Tidak Ada Kompromi Bagi Pelaku Gratifikasi)

Disinggung terkait kemungkinan langkah yang dilakukan pemkab jika memang terbukti ada oknum disdik yang menerima gratifikasi dan pungli, Purwanto memastikan akan memberikan tindakan tegas.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO