BKD Gresik Diklat 30 Pegawai Soal Perubahan Aturan Kepegawaian

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik mengadakan Pendidikan dan Latihan (diklat) 30 kepegawaian, Jum'at (5/8). Diklat dimaksudkan untuk memberikan ilmu kepada pegawai terkait perubahan aturan kepegawaian serta sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diklat Manajemen Kepegawaian untuk Pejabat Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dilaksanakan di Ruang Mandala Bakti Praja selama 7 hari ke depan. Diklat dibuka oleh Asisten III, Tarso Sagito mewakili Bupati Gresik.

"Pelaksanaan diklat ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan serta kemampuan ASN, khususnya pengelola kepegawaian," ujar Tarso dalam sambutannya.

Dijelaskan dia, ada tiga prioritas yang berkaitan dengan ASN. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, ASN harus melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dimaksud yaitu revolusi mental, gerakan penghematan nasional dan moratorium rekrutmen pegawai.

“ASN diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik,” jelasnya.

Turut hadir dalam pembukaan Diklat tersebut, Kepala Bidang Diklat Teknis, Bandiklat Provinsi Jawa Timur Nawang Ardiani.

Pada kesempatan itu, Nawang memberikan informasi terkait akan dibentuknya Komisi ASN. “Lembaga ini didesain sebagai institusi non-struktural, independen dan anpolitis untuk menjamin pelaksanaan sistem dalam manajemen ASN,” katanya.

Masih menurut Nawang, komisi ini mendapat mandat untuk melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi seluruh kebijakan dan manajemen professional ASN.

Sementara kepala BKD Pemkab Gresik, M. Nadhif mengatakan, metode diklat yang dilaksanakan selama seminggu ini diisi dengan kuliah atau ceramah, diskusi/simulasi dan latihan. “Selanjutnya, para peserta diklat akan menjalani observasi lapangan (OL),” pungkas Nadlif. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News