RSUD Abdoer Rahem Situbondo
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Bola salju jebolnya dana jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program SPM (Surat Pernyataan Miskin) hingga menyisakan utang sebesar Rp 4,7 miliar terus bergulir. Selain adanya dugaan data fiktif, hutang Pemkab kepada RSUD Abdoer Rahem terkait biaya pengobatan pengguna SPM diduga jadi bancakan.
Indikasi tersebut terkuak setelah di dalam LKPJ APBD 2015 disebutkan, pelayanan kesehatan penduduk miskin RSUD Situbondo dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 13 Miliar 211 juta lebih. Sedangkan yang terserap pada tahun anggaran itu sebesar Rp 12 Miliar 814 juta lebih. Dengan demikian anggaran pelayanan kesehatan SPM harusnya masih tersisa 597 juta rupiah.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, RSAR Situbondo Belanja EEG dan Mesin Anestesi dari DBHCHT 2024
Namun, pihak RSUD Situbondo mengklaim Pemkab Situbondo memiliki hutang sebesar Rp 4,7 Miliar yang kemudian pembayaran hutang diambilkan melalui anggaran SPM 2016. Akibatnya, anggaran Rp 9,5 Milyar untuk pelayanan kesehatan pengguna SPM 2016 sudah habis bulan April lalu karena dipergunakan membayar tanggungan hutang sebesar Rp 4,7 Miliar yang terjadi pada tahun 2015.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat ini pelayanan kesehatan warga miskin pengguna SPM terpaksa dihentikan karena dana anggaran SPM di tahun anggaran 2016 sudah habis. Bahkan, Pemkab Situbondo masih disebut-sebut memiliki tanggungan hutang sekitar 3 miliar rupiah untuk biaya pengobatan bulan Mei dan Juni 2016.
“Pengelolaan dana SPM di RSUD Situbondo memang cukup aneh. Anggaran SPM 2015 masih tersisa 597 juta rupiah namun pihak rumah sakit mengklaim Pemkab memiliki tanggungan hutang 4, 7 Miliar rupiah,” Kata Hadi Prianto Anggota Fraksi Partai Demokrat, Minggu (14/8).
Baca Juga: RSAR Situbondo Dapat Peralatan Medis Canggih
Anehnya lagi, sambung Hadi Prianto, surat hutang jangka pendek yang dikirim Direktur RSUD Abdoer Rahem juga berubah-rubah. Sebelumnya disebut hutang SPM Rp 4,1 Miliar, namun tiba-tiba berubah menjadi Rp 4,7 Miliar. Selain itu menurut politisi asal Kecamatan Kapongan tersebut, penggunaan dana Rp 4,7 Miliar yang disebut piutang SPM itu tidak jelas karena per 31 Desember 2015 anggaran SPM masih menyisakan Silpa sebesar Rp 597 juta.
Lebih jauh Hadi Prianto menegaskan, bahwa amburadulnya pengelolaan dana SPM ini yang membuat empat fraksi di DPRD Situbondo menolak pertanggungjawaban pengunaan APBD 2015. Oleh karena itu, Hadi meminta Bupati Dadang Wigiarto secepatnya mempertanggung jawabkan penggunaan dana SPM tersebut sebab Perda pertanggungjawaban APBD 2015 mestinya harus sudah masuk ke Gubernur Jawa Timur 15 Agustus.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan juga telah membeberkan adanya dugaan data pasien fiktif 2015 maupun 2016. Dalam catatan Fraksi PDIP Perjuangan, sejak Januari hingga April 2016 ditemukan 1.262 pasien diduga fiktif.
Baca Juga: Upaya Naik Kelas C, RSUD Besuki Situbondo Bangun Instalasi Laundry
Rinciannya, bulan Januari ada 31 pasien rawat jalan, bulan Maret ditemukan 1.021 pasien diduga fiktif terdiri dari dari pasien rawat jalan 50 orang, pasien rawat darurat 52 orang dan pasien rawat inap 919 orang. Sedangkan Bulan April ada 210 pasien rawat jalan diduga fiktif.
Untuk tahun 2015 pasien yang diduga fiktif baru ditemukan 152 orang, namun jumlah ini masih bisa bertambah mengingat proses entry data yang melibatkan tim ahli masih sedang berlangsung.
Dugaan adanya pasien SPM fiktif tersebut terungkap karena data pasien di rumah sakit tak terdaftar di Bagian Kesra Pemkab Situbondo, padahal sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2010 bahwa pengguna dana SPM harus mendapatkan rekomendasi Bupati yang diajukan melalui Bagian Kesra. (had/rev)
Baca Juga: Bupati Situbondo Beli Ambulans Baru Senilai Rp 1,6 Miliar untuk RSUD Abdoer Rahem
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
