PACITAN, BANGSAONLINE.com - Sejumlah proyek fisik konstruksi, khususnya yang bersinggungan dengan gedung perkantoran, sentra pelayanan publik di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mengalami keterlambatan pekerjaan. Beberapa proyek gedung bernilai miliaran rupiah seperti halnya gedung Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMP2), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, serta gedung Dispendukcapil.
Kasie Tata Bangunan, Bidang Cipta Karya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (DCKTK) setempat, Tonny Setyo Nugroho, membenarkan, adanya keterlambatan progress pekerjaan atas beberapa proyek gedung perkantoran. "Memang sudah terjadi keterlambatan pekerjaan. Rata-rata diantara 10 hingga 15 persen," terang Tonny, Rabu (7/9).
Baca Juga: Dewan Prediksi akan Banyak Proyek Fisik yang Molor
Menurut Tonny, keterlambatan itu mayoritas terjadi pada item pekerjaan pengecoran lantai. Misalnya di BPMP2, yang mestinya pada tanggal 15 Agustus lalu sudah dilaksanakan pengecoran lantai dua, namun baru Selasa (6/9) kemarin, pihak pelaksana kegiatan melaksanakan pembetonan. Hal senada juga terjadi di gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip, yang menurut Tonny, seharusnya pada akhir Agustus lalu sudah tuntas pekerjaan pengecorannya. "Namun sampai detik ini, sama sekali belum dilaksanakan pengecoran," terangnya pada awak media.
Lambatnya proses pengerjaan item pengecoran tersebut, lanjut Tonny, lantaran material redi mix yang dipesan pihak pelaksana proyek tak kunjung datang. "Mereka beralasan redi mix'nya rusak. Sehingga belum bisa melakukan pengecoran," tuturnya.
Sementara itu untuk proyek gedung Dispendukcapil, disinyalir juga berpotensi mengalami keterlambatan. Meski sampai detik ini, prosesnya masih berjalan lancar. Menurut Tonny, berdasar schedule waktu, pada bulan ini seharusnya sudah melaksanakan kegiatan pengecoran lantai. "Gedung Dispendukcapil ini terbilang paling buncit poses kontraknya. Akan tetapi sebagaimana jadwal waktunya, tanggal 15 nanti harus sudah dilaksanakan pengecoran," imbuh Tonny.
Baca Juga: 164 Paket Proyek Konstruksi Mulai Dilelang, Ratusan Guru Dikmen Terbebas dari Pengembalian TPP
Sementara itu agar keterlambatan itu tidak berkembang, satuan kerja pemilik kegiatan sudah melayangkan surat peringatan, agar secepatnya kekurangan item pekerjaan tersebut dilaksanakan. "Kita sudah melayangkan surat peringatan pertama, agar pihak pelaksana proyek secepatnya mengejar keterlambatan," pungkasnya. (yun).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News