Bupati Gresik Sambari ketika memimpin rapat anggaran. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
GRESIK-BANGSAONLINE.com - Diakui atau tidak, kekompakan pejabat di lingkup Pemkab Gresik di bawah komando SQ (Sambari Halim Radianto-Moh.Qosim) dalam menjalankan program masih rapuh.
Bahkan, mereka terkesan jalan sendiri-sendiri. Fakta ini merupakan salah satu indikator yang membuat Pemkab Gresik akhir-akhir ini gagal menyabet sejumlah penghargaan, seperti Adipura.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Sisi lain, kurang kompaknya pejabat dalam menjalankan program, mengakibatkan sejumlah program prioritas SQ, tidak bisa berjalan mulus. Misalnya, program pengurangan angka pengangguran dan angka kemiskinan.
"Kami akui sejumlah pejabat pemangku SKPD (satuan kerja perangkat daerah) masih jalan sendiri dalam menjalankan program," kata salah satu pejabat eselon II kepada bangsaonline.com, Kamis (13/10/2016).
Menurut pejabat tersebut, dalam penanganan sejumlah program, misalnya pelatihan ketenaga kerjaan, tidak hanya dilakukan oleh satu SKPD. Namun, sejumlah SKPD juga menangani. Di antaranya, Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Diskop UKM dan Perindag (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), bahkan Dinsos (Dinas Sosial) juga menangani pelatihan ketenagakerjaaan.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Konsekuensinya, tiga SKPD tersebut setiap pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan) sama-sama mengajukan anggaran dengan porsi besar. "Sehingga terkesan ada tumpang tindih program dan dobel anggaran," ungkap pejabat tersebut.
Untuk Disnakertrans dalam menangani pengangguran membuat program pelatihan para pencari kerja. Diskop UKM dan Perindag lakukan pembinaan skill masyarakat agar bisa mandiri seperti membuat usaha dan lainnya. Sedangkan, Dinsos lakukan pembinaan warga tidak mampu dengan memberikan pelatihan menjahit dan lainnya agar mereka bisa mendapatkan pengahasilan.
"Tujuan program 3 SKPD itu kan sama menciptakan lapangan pekerjaan. Seharusnya dijadikan satu SKPD saja biar tidak tumpang tindih, dan penanganannya lebih fokus," terangnya. "Sehingga, Bupati bisa menakar capaian kinerja dan target yang ditentukan. Nantinya, kalau tidak bisa tercapai Bupati tinggal mengevaluasi pejabatnya," sambungnya.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dalam menyikapi masih terjadinya tumpang tindih tusi (tugas dan fungsi) di sejumlah SKDP langsung turun tangan. Langkah ini dilakukan selain untuk mengeliminir pemborosan anggaran, juga untuk menekan angka defisit pada APBD-P tahun 2016.
Orang nomor satu di Pemkab Gresik ini bahkan memimpin langsung rapat Timang (tim anggaran) saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah) Tahun 2017.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bupati juga membahas tentang anggaran yang disesuaikan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016. "Saya bertekad untuk selalu mengawal rapat tersebut," kata Bupati.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Menurutnya, rapat tim anggaran akan menyesuaikan dengan jadwalnya. "Saya usahakan untuk selalu ikut,” ujarnya.
Bupati menyatakan, dengan ikut memimpin langsung rapat anggaran, bisa langsung merasionalisasi program SKPD mana yang harus dipertahankan, program mana yang harus digabung. "Serta program mana yang sekiranya tidak menyentuh masyarakat harus dihilangkan," pungkasnya.(m.syuhud almanfaluty)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
