PKL tumpah ruah di tengah alun-alun Gresik. (ft-syuhud/bangsaonline)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tumpah ruahnya aktivitas PKL (pedagang kaki lima) di Alun-alun Gresik, di Jl KH Wachid Hasyim Gresik yang sudah berjalan bertahun-tahun, sebetulnya sudah disorot oleh berbagai pihak. Ini karena pihak Pemkab tak kunjung memberikan tempat berjualan untuk para PKL.
Namun, pihak Pemkab Gresik sudah bertahun-tahun pula selalu menggunakan dalil klasik, yakni kesulitan lahan untuk relokasi. Kalau Pemkab Gresik tetap keras kepala seperti itu, maka dipastikan sampai kiamat solusi untuk penanganan PKL alun-alun tidak akan ketemu.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Makanya, Pemkab Gresik harus memiliki keberanian untuk siapkan lahan untuk relokasi PKL tersebut," kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, Ir. Hj. Siti Muafiyah kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (29/10).
Menurutnya, keberdaan para PKL tersebut selama ini juga membantu menggeliatkan roda perekonomian di Kabupaten Gresik. Sayang, keberadaan mereka salama ini terkesan hanya dipandang sebelah mata. Mereka hanya dipakai (dibutuhkan) pada event-event tertentu seperti saat kampanye Pilkada untuk menarik simpati rakyat dan lainnya. "Setelah hajat selesai mereka terkesan dicampakkan," ungkap politisi senior PDIP asal Manyar ini.
Muafiyah lebih jauh menjelaskan, keberadaan PKL di alun-alun Gresik bak buah simalakama. Betapa tidak, di satu sisi mereka paham tempat yang mereka gunakan jualan seharusnya terlarang, sisi lain mereka dihadapkan rasa lapar. "Dua masalah yang memiliki perbedaan kepentingan ini yang harus dipikirkan oleh pemangku wilayah. Jangan dilakukan pembiaran," pintanya.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Muafiyah mengaku prihatin melihat kondisi alun-alun Gresik yang terlihat kumuh ketika sudah dijubeli aktivitas PKL. Padahal, di sekitar tempat itu ada wajah bupati, ada wajah DPRD dan masjid jamik. "Tempat-tempat orang yang dianggap penting itu kan di sana," cetusnya.
Karena itu, Muafiyah meminta kepada pemangku kebijakan agar keberadaan alun-alun dikembalikan kepada fungsi semula. Biar tetap asri dan nyaman digunakan untuk rekreasi. "Kita bisa contoh alun-alun Kota Batu. Indah dan bersih kan dalamnya," terangnya.
Alun-alun Gresik dibangun dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) puluhan miliar rupiah. Begitu juga anggaran pemeliharaannya setiap tahun juga sangat besar. "Itu uang dari rakyat, dari pajak rakyat dan lainnya. Rakyat bisa menuntutnya," cetusnya.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Lanjut Muafiyah, sudah lama masyarakat di sekitar alun-alun Gresik meminta kepada DPRD dan Pemkab Gresik agar mengembalikan alun-alun ke fungsi semula. Alun-alun selain untuk memperindah kota Gresik, juga untuk sarana tempat olah raga dan sarana hiburan rakyat.
Untuk itu ia meminta agar Pemkab Gresik merelokasi PKL di tengah alun-alun. Sebab, keberadaan mereka membuat taman, bangunan, dan sarana penunjang lain rusak.
Selain itu, keberadaan PKL-PKL yang bertebaran di tengah dan pinggir alun-alun telah menodai keindahan pendopo Kabupaten Gresik. "Pendopo kabupaten itu tempat tinggalnya bupati. Seharusnya, pendopo itu indah dan terbebas dari pemandangan PKL di sekitarnya," jelasnya.
Baca Juga: Plt Bupati Gresik Teken Serah Terima Pengelolaan Sementara Stadion Gelora Joko Samudro
Muafiyah menambahkan, di kabupaten/kota manapun alun-alun terjaga
kebersihannya. Sebab, di sekitar alun-alun ada bangunan kantor DPRD, Pendopo, kantor Pemkab bahkan masjid. "Sehingga, alun-alun sangat dijaga betul, baik kebersihan maupun keindahannya. Masyarakat Gresik ingin alun-alun seperti itu," pungkasnya. (m.syuhud almanfaluty
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
