Disidak, Pekerja Ilegal Cina di PLTU Kukar Lari Tunggang Langgang

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Tim gabungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur, Polri dan TNI, menyidak lokasi proyek PLTU di Handil, kecamatan Muara Jawa, kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (21/12). Lokasi proyek itu diduga banyak mempekerjakan WNA asal Cina. Saat disidak, tidak sedikit pekerja Cina ilegal yang berlarian menghindari petugas.

Keterangan diperoleh, pekerja asing asal Tiongkok di proyek PLTU itu dilaporkan kian marak. Tidak sedikit juga laporan diterima Disnakertrans dari masyarakat, perihal maraknya pekerja asing Tiongkok itu, bekerja di proyek PLTU yang diduga ilegal.

Baca Juga: Menaker Ida Fauziah: Selama Masa Pandemi Covid-19, Tidak Ada TKA asal Cina Masuk Indonesia

"Sepertinya ada yang ilegal. Karena tim datang tadi, ada yang pekerja Cina yang kabur. Itu pekerja yang berasal dari subkontraktor," kata Kepala Disnakertrans Kalimantan Timur Fathul Halim dilansir merdeka.com, Rabu (21/12).

Dari data yang didapat Disnakertrans, ada sekitar 80 pekerja asal Tiongkok resmi yang bekerja di wilayah Kutai Kartanegara. Namun fakta di lapangan, diperkirakan melebihi dari jumlah yang terdata dan masuk melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

"Nah tapi kalau yang di PLTU Handil ini, jumlahnya belum tahu. Informasi kami terima, banyak warga Tiongkok. Tim tadi datang ke kantor proyek, mereka (pekerja Tiongkok) pada larian tidak tahu ke mana," sebut Halim.

Baca Juga: Muslimat NU Telusuri Isu Serbuan TKA di Morowali

"Sebelumnya, di bulan Mei 2016, tim Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara, juga sudah menyidak. Ada WN Cina ilegal yang akhirnya dideportasi. Berhubung sejak Oktober 2016 kewenangan pengawasan TKA di provinsi, maka kami turun ke PLTU ini," tambahnya.

"Kalau yang kami ketahui dan terima informasi, selain di Kukar ini, dugaan banyaknya TKA Cina juga ada di Balikpapan. Sama kan, mereka ada di proyek PLTU. Ya, di Kukar dan Balikpapan. Kalau di luar itu, resmi. Seperti di Kutai Barat, karena kerja di sektor perkebunan," ungkap Halim.

Hingga sore kemarin, lanjut Halim, tim gabungan masih di lokasi PLTU, terus mendata kelengkapan administrasi pekerja Tiongkok, termasuk mencari tahu keberadaan TKA yang kabur, yang diduga illegal.

Baca Juga: Pengusaha Cina Fokus Investasi Pertambangan, Disnaker Riau Tangkap 98 TKA Asal Cina

"Kalau yang legal, tidak masalah. Yang jadi masalah ini yang ilegal. Kita segera berkoordinasi dengan kantor imigrasi. Soal ini, harus menjadi tim terpadu," tegas Halim.

Sementara Supriadi, warga Handil menerangkan, para TKA Cina yang ada di lokasi PLTU memang berlarian meninggalkan lokasi proyek.

"Tidak tahu kabur ke mana. Tapi yang jelas, kaburnya ke hutan. Kita tunggu saja sekuat apa mereka di dalam hutan. Apalagi mereka belum makan siang. Pasti kelaparan," kata Supriadi.

Baca Juga: Usai Buka Kesempatan Bule Pimpin BUMN, Giliran Pulau Ditawarkan ke Asing

Sementara Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengakui jika Cina merupakan negara paling tinggi masyarakatnya masuk ke Indonesia sepanjang 2016 ini. Berdasarkan datanya, lebih dari satu juta warga Cina yang masuk ke Indonesia dari berbagai keperluan, mulai dari kunjungan wisata hingga bekerja di Indonesia.

“Jumlah yang masuk selama 2016, Cina terbanyak yakni 1.329.857 orang. Angka itu 15,60 persen dari warga asing yang masuk ke Indonesia selama 2016. Angka ini tercatat sampai 18 Desember 2016,” kata Ronny, seperti dilansir viva.co.id.

Dia menjelaskan, Cina merangsek ke posisi pertama, setelah sebelumnya Singapura menduduki paling tinggi warganya yang masuk ke Indonesia pada 2015 lalu. “Pada 2015, Singapura pertama dengan 1.439.500 orang, Cina pada 2015 di posisi kedua,” kata Ronny.

Baca Juga: Pekerja Asing Bisa Pimpin BUMN, Jokowi: Agar Orang-orang Kita Bisa Belajar

Dari catatannya, ada kenaikan sebanyak dua persen warga Cina yang masuk ke Indonesia jika dikaitkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Banyak yang berubah, ini mungkin karena ada kemudahan masuk, ada pula visa bebas kunjungan, dan perubahan itu sangat intens, termasuk adanya pekerja Cina,” kata dia.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, mempertanyakan ang­ka besar warga Cina yang masuk ke Indonesia. Meski di satu sisi berdampak pada naiknya sektor wisata, namun ada masalah lain saat para warga Cina yang datang juga bekerja di Indonesia.

“Kami membentuk panja, dari hasil panja menyebutkan jika ini ada permasalahan besar, isu besar soal Cina. Ini bukan soal wisata, tapi berdampak pada persoalan pekerja, ini tanggung jawab siapa?” kata Dede Yusuf dilansir viva.co.id.

Baca Juga: Tak Berpaspor, Imigrasi Kediri Tahan Lima WNA Asal Cina

Dia mengatakan, Cina memiliki jumlah penduduk sebesar 1,4 miliar, di mana 400 juta warganya kini berstatus menganggur. Hal ini lah yang perlu dicermati di mana pemerintah dinilai justru mempermulus pekerja Cina berdatangan ke Indonesia lewat kerja sama yang dilakukan pemerintah.

“Jika kerja sama Indonesia dengan Cina berniat akan mendatangkan investor baru, membawa dampak ekonomi positif buat Indonesia, harusnya Indonesia yang diuntungkan. Ini kan jadi timbul masalah lain,” kata dia.

“Dulu ada Permenaker yang kini sudah dicabut pemerintah. Disebutkan di aturan tersebut, masuk sini (Indonesia) mesti bisa berbahasa Indonesia, lalu level supervisor ke atas, dan didampingi 10 tenaga kerja Indonesia, dan ini sudah dicabut. Filter-filter ini sudah dicabut, ini jadi masalah baru.”

Baca Juga: Tukang Batu pun Kini Dikerjakan TKA Cina

Di sisi lain, Kementerian Sekretariat Negara mengklarifikasi isu masuknya 10 juta tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia. Klarifikasi itu dimuat dalam akun Twitter resmi Kemensetneg, @KemensetnegRI.

"Jadi bohong besar jika dikatakan akan ada 10 juta pekerja asing asal Tiongkok yang masuk Indonesia. Kemungkinan angka itu diolah dari target kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman)," demikian isi salah satu poster digital yang diposting @KemensetnegRI.

Selain membantah kabar tersebut, Kemensetneg juga memberikan data dalam bentuk grafik soal jumlah target wisman yang ingin dicapai pemerintah Indonesia. Menurut data tersebut jumlah wisman asal Greater Cina (Cina, Hongkong, Macau dan Taiwan) yang ingin dicapai oleh pemerintah pada 2016 ialah 2,1 juta dan hingga 2019 nanti jumlah wisman asal Greater Cina yang ditargetkan datang ke Indonesia berjumlah 3,3 juta orang.

Baca Juga: Buruh China Ilegal Serbu Indonesia, Gerindra: Pecat Menaker!

"Jadi jelas angka 10 juta pekerja Tiongkok itu angka insinuasi atau angka provokasi karena dalam target jumlah kunjungan wisman dari Greater Cina pun tidak ada angka itu," tulis Kemensetneg di poster lain.

Lebih lanjut, Kemensetneg menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia pada 2016 ialah 74.183 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 21.271 tenaga kerja asal Cina yang menempati urutan pertama jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Kemudian disusul Jepang dengan jumlah 12.490 tenaga kerja.

Kemensetneg memberikan perbandingan terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Salah satu negara yang dijadikan perbandingan adalah Malaysia, menurut data tersebut ada dua juta TKI yang bekerja di Malaysia dari total 31 juta penduduk Malaysia. Hongkong juga menjadi contoh berikutnya, dari total tujuh juta penduduk Hong Kong, ada 153 ribu TKI yang bekerja di sana.

"Rerata jumlah pekerja asing di Indonesia berada di kisaran 70 ribuan (dari semua negara). Sekitar 0,027 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 257 juta atau sekitar 0,05 persen jika dibandingkan dengan angkatan kerja Indonesia tahun 2016 yang sekitar 128 juta," tulis Kemensetneg.

Hal serupa dilontarkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap tenaga kerja asing. Keadaan ini pun dianggap sebagai suatu risiko yang dihadapi oleh Indonesia terhadap era keterbukaan global.

"Secara prinsip, Indonesia negara yang terbuka. Sehingga masuknya TKA ini harus dipandang sebagai dinamika keterbukaan global," tuturnya, Rabu (21/12). (merdeka.com/viva.co.id/detik.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News