Buruh China Ilegal Serbu Indonesia, Gerindra: Pecat Menaker!

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie karena gagal mengawasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China.

"Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang meyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia," kata Arief seperti dilansir merdeka.com, Kamis (22/12).

Arief menduga ada oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang berperan dalam memfasilitasi TKA ilegal itu masuk ke Indonesia. Dua institusi itu, kata Arief, telah dijadikan ladang bisnis untuk sebagai jalan masuk TKA ilegal.

"Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada pratik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut," tegasnya.

Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal itu membuat Indonesia mengalami kerugian. Arief menuturkan kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.

"Kerugian tersebut di antaranya hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja diberbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan," jelas dia.

Kerugian lainnya, lanjut Arief, terjadi di sektor pajak. Penerimaan pajak menjadi berkurang karena TKA asal China utuk masuk secara ilegal sehingga tidak terdaftar dan dikenakan pajak.

"Sementara kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa Pajak sebab mereka saja masuk secara illegal dan mana mungkin akan bayar Pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara illegal," tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas dugaan pungli di Kemenakertrans dan keimigrasian terkait masuknya tenaga kerja asing ilegal itu.

"Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun memberantas para mafia importir TKA dan WNA ilegal yang masuk Ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker," tandasnya.

Ditambahkannya, Jokowi juga didesak untuk segera melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di sejumlah daerah mengecek aktivitas ilegal tenaga kerja asing asal China itu.

"Partai Gerindra mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di Jakarta dan kota kota besar dimana banyak WNA ilegal melakukan aktivitas niaga serta perusahaan perkebunan dan pertambangan dan konstruksi di daerah yang banyak mengunakan TKA ilegal," pungkasnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Badan Intelijen Budi Gunawan, terkait informasi maraknya tenaga kerja asing asal China datang ke Indonesia.

"Jadi pertama kita akan panggil Menkominfo bahwa apa yang ada di medsos itu tervalidasi benar atau tidak. Kalau tidak harusnya kan langsung diblokir. Baru kemenlu, setelah Kemenlu mengonfirmasi, baru kita tanya BIN apakah ada eksesnya. Kalau ada eksesnya baru kita berikutnya ketahanan nasional," kata Bobby dikutip dari merdeka.com.

Pihaknya mengaku belum memberikan respon atas masalah ini. Pasalnya, kata Bobby, Komisi I masih akan mengecek kevalidan informasi tersebut. Dia enggan berkomentar apabila informasi soal maraknya informasi tenaga kerja asing (TKA) China ilegal masih simpang siur.

"Jadi bukannya kita langsung menyatakan 'kita tidak setuju dengan TKA China'. Nanti tahunya, bukan lagi. Atau, mungkin kita sudah setujuin. Ternyata bukan. Nah itu yang kita klarifikasi. Dan berita hoax itu adalah proxy war. Itu yang pertama sebelum kita melakukan kebijakan antisipatif," tegas dia.

Hal senada dikatakan anggota Komisi III Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Kata dia, banyaknya buruh ilegal asal China yang masuk ke Indonesia disebabkan karena lemahnya pengawasan pemerintah. Seharusnya ketika menerapkan kebijakan bebas visa, pengawasan masuknya warga negara asing juga diperketat.

"Itu monitoring-nya yang lemah. Evaluasi itu bisa dilakukan dalam aspek pengawasan monitoring pengawasan. Harusnya ketika kebijakan bebas visa dilakukan, harusnya pengawasan terhadap orang-orang asing itu di Indonesia harus ketat," kata Masinton,Kamis (22/12).

Masinton menilai kebijakan bebas visa hanya untuk berkunjung bukan untuk menetap dan bekerja di Indonesia.

"Jangan sampai menyalahgunakan bebas visa itu. Visa kunjungan tapi aktivitasnya di sini malah kerja. Nah itu kan pengawasannya yang lemah," terangnya.

Politikus PDIP ini meminta pemerintah melalui Dirjen Keimigrasian melakukan evaluasi sistem pengawasan dan monitoring. Sebab, kata dia, persoalan buruh asing ilegal karena pihak imigrasi lamban melakukan deteksi.

"Jadi, evaluasi itu terkait dgn sistem pengawasan dan monitoringnya. Deteksinya tidak cepat gitu lho. Harusnya kan cepat deteksi. Harusnya pengawasan dari imigrasi lebih cepat," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengaku terus menyaring pekerja asing. Apalagi, banter isu serbuan pekerja Warga Negara Asing asal Tiongkok.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan selama ini pemerintah siaga bertindak tegas terhadap seluruh tenaga kerja ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Yang dipulangkan Kementerian tenaga kerja kurang 700 orang tahun ini," ujarnya seperti dilansir netralnews.com.

Isu ini pun menjadi salah satu isu penting yang akan selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan begitu keseriusan dalam membendung pekerja dari luar negeri.

"Tapi intinya pemerintah itu tegas, tidak bermain-main soal itu. Tidak membiarkan, tidak menganggap ini bukan isu penting," tutupnya.(merdeka.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News