Kata dia, jika survei kepuasan publik bukan menjadi pedoman utama dalam mutasi birokrasi, maka mutasi hanyalah modus menumpuk kekayaan dengan cara melawan hukum. Sebagaimana terjadi pada Bupati Klaten yang tertangkap tangan menerima suap dari ratusan pejabat yang dimutasi.
"Jombang sendiri telah punya catatan buruk betapa rekrutmen Sekda yang terkesan seperti dagelan beberapa tahun lalu berakibat sangat fatal hingga berujung turunnya KPK ke Jombang," tukas Aan. Ini menjadi warning untuk Bupati Nyono agar tidak bermain api dalam proses mutasi kali ini.
Bahkan kabar jika Bupati Nyono meminta bantuan kekuatan politik untuk mengintervensi KPK, di mata Aan justru merupakan tantangan bagi KPK. "Jangan pernah meremehkan kemampuan teknologi yang dimiliki KPK, apalagi berpikir lembaga antirasuah ini bisa diintimidasi dengan kekuatan partai politik," tegasnya.
Sebaliknya, ia mendesak bupati agar menggunakan momentum kedatangan KPK ke Jombang, sebagai pintu masuk memperbaiki kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. Misalnya, dengan menerapkan zona integritas sebagai upaya preventif mengamputasi nalar koruptif.
