Ilustrasi
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Praktik "jual beli" jabatan di pemkab Jombang kian memperihatinkan. Ada beberapa lembaga yang belakangan diketahui memiliki daya pikat tersendiri bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Tak heran, banyak PNS yang berlomba untuk bisa membeli kursi jabatan itu.
Beberapa lembaga yang memiliki daya tarik itu antara lain, kursi jabatan seketaris dan kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Baca Juga: Pemkab Jombang Mutasi 491 Pejabat Pemerintah, Sisakan Dua Kursi Kepala Dinas
Instansi lain yakni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan (Dishub) serta Inspektorat.
"Pokoknya yang dinas gemuk itu yang menjadi target. Karena itu lahan basah bagi mereka, sehingga mudah untuk mendapatkan keuntungan," ungkap salah seorang pegawai di lingkup pemkab Jombang, berinisial A kepada BANGSAONLINE.com.
Menurutnya, tak hanya pegawai yang ingin naik jabatan, namun mereka yang ingin bertahan pada kursi jabatan yang kini diduduki, juga wajib menyetor upeti. Hal itu agar kursinya tidak digeser oleh pegawai lain yang menginginkan jabatan tersebut.
Baca Juga: Usai Pelantikan Pejabat, Tujuh SKPD Pemkab Jombang Tanpa Pimpinan
"Sama juga, yang menginginkan agar tidak dipindah juga harus setor ke oknum ekselon II itu. Kalau tidak pasti digeser. Apalagi mereka yang menjabat di lahan basah," imbuh sumber sembari mewanti-wanti agar namanya disembunyikan.
Sebelumnya,Pemkab Jombang langsung bergerak cepat pasca digedoknya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pertengahan bulan lalu, Pemkab dan DPRD telah menetapkan perda yang mengatur kelembagaan baru di Pemkab Jombang. Dijadwalkan, pada akhir tahun nanti, kelembagaan baru akan disahkan. Sehingga, di tahun 2017, lembaga baru ini bisa langsung menjalankan tugasnya.
Dibalik itu rumor tak sedap tentang "jual beli" jabatan, kini mulai menjadi rasan-rasan di kalangan para pegawai. Modusnya pun tergolong rapi, terstruktur, sistematis dan masif. Banyak oknum pejabat setingkat kepala dinas (eselon II) disebut-sebut mulai bergerilnya melakukan rekruitmen. Bahkan, mereka secara terang-terangan dan tanpa malu menawarkan promosi jabatan kepada para anak buahnya. Aksi nakal para oknum Kadin ini diduga tidak diketahui Bupati Jombang Nyono Suherli. (inu)
Baca Juga: Bupati Jombang Lantik 669 Pejabat di TPA Banjardowo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
