Karena itu, pihaknya juga tidak bisa begitu saja meminta Pemkot Surabaya untuk menutup atau tidak mengeluarkan izin. Kecuali hanya meminta dilakukan pengawasan secara ketat.
“Ini kan sudah terlanjur berdiri. Warga juga terlanjur menyepakati. Maka solusinya tinggal diawasi bersama-sama,” pungkasnya.
“Sekarang coba dipikir, polisi tahu (tindak asusila), kenapa Satpol PP tidak tahu. Jangan seenaknya memberikan izin, sementara pengawasan tidak dilakukan maksimal. Kalau memang kurang personel, ngomong. Kami siap bantu,” tegasnya.
Masduki menyampaikan, selama ini DPRD selalu mensupport penuh terhadap upaya penegakan Perda di Surabaya. Tak hanya menyangkut kebijakan, dukungan berupa anggaran pun siap diberikan. “Mau berapa lagi, akan kami bantu. Kurang personel, kami juga siap memambah. Prinsipnya satu, mereka serius menjalankan tugasnya,”katanya.
