Wali Kota Mojokerto Ogah Sekda Dijabat Plt, Lelang Jabatan Diajukan Mei

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai menghitung langkah penggantian pejabat Sekda Pemkot Mojokerto yang purna tugas 17 September mendatang. Upaya schedulling ini menyusul permintaan Wali Kota Masud Yunus yang menghendaki pejabat definitif sepeninggal Agus Nirbito.

"Karena Pak Wali menghendaki Sekda definitif maka proses penjaringan dan assessment diajukan Mei. Kalau perkiraan awal kan Juni baru digelar bursa kerja," papar Kepala BKD Pemkot Mojokerto, Endri Agus, (18/4) kemarin.

Mantan Kadishub ini mengatakan dengan menggelar proses bursa kerja calon sekda lebih awal maka diharapkan pejabat terpilih sudah siap dan bisa dilantik pada tanggal 17 September. "Kalau lebih awal pejabat terpilih langsung bisa dilantik pada hari H," tambahnya.

Ia mengungkapkan, untuk memenuhi permintaan wali kota, maka pihaknya akan menyamakan persepsi dengan gubernur. "Kita harus menyesuaikan jadwal pelantikan dengan gubernur. Sebab yang melantik pejabat sekda adalah gubernur," kata Agus lagi.

Untuk memulai proses assessment atau lelang jabatan, BKD akan berkonsultasi dengan Badan Diklat Pemprov Jatim. Hal ini untuk mengetahui kapan bursa sekda ini bisa digelar mengingat Bandiklat adalah penguji calon peserta sekda.

Sekitar 17 pejabat Pemkot Mojokerto dipastikan ikut dalam bursa kursi W3 ini. Calon sekda harus memenuhi kriteria pejabat Eselon II dengan pangkat minimal IVB.

Seluruh pejabat yang memenuhi kriteria tampaknya bakal diwajibkan mengikuti lelang secara terbuka melalui website pemda ini. Sebab, wali Kota berharap peserta punya pengalaman dalam ujian ini.

Dikonfirmasi sebelumnya, Ketua DPRD, Purnomo berharap Wali Kota memprioritaskan pejabat lokal duduk ditampuk kursi nomer tiga tersebut. "Kami berharap wali kota memprioritaskan pejabat lokal meski proses lelang ini dilakukan secara terbuka. Sebab, pejabat lokal lebih memahami karakter masyarakat dan geografis wilayah," katanya.

Sehingga, tambahnya, sekda baru tidak harus adaptasi yang membutuhkan waktu terlalu lama. "Pejabat lokal tidak butuh adaptasi lagi. Berbeda jika dari luar daerah maka butuh proses sementara kerjanya kita harapnya hasilnya," pungkas politisi Banteng ini. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News