"Salah satu alasan kenapa kita memprioritaskan putera daerah ini adalah minimnya anggaran. Kalau di los bisa 100 orang mengajukan diri, padahal anggarannya tak sebesar itu," akunya.
Soal acuan pijakan kearifan lokal ini, Agus mengungkapkan pihaknya berpijak pada minimnya anggaran saja. "Kalau acuan hukumnya memang tidak ada. Ini kebijakan daerah untuk menyikapi terbatasnya anggaran penjaringan. Walau begitu, proses penjaringan nanti tetap dilakukan secara terbuka lewat media massa seperti website kita dan media cetak," tuturnya.
Sebelumnya kalangan DPRD mendesak Pemkot setempat yang telah memulai tahapan penjaringan pejabat W3 menunjuk Sekda dari daerah sendiri. Pejabat Sekda dari dalam diyakini bisa mengejar ketertinggalan pembangunan daerah yang terjadi selama ini.
Meski demikian, para legislator mensyaratkan sejumlah kriteria penting lainnya yang wajib dimiliki pejabat baru. "Kami menekankan agar Sekda terpilih merupakan putra daerah dan klik dengan Wali Kota," desak Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, SPd.
