Jakarta(bangsaonline)Pakar politik, Arbi Sanit, mengkritik penunjukan Rini
Mariani Soemarno Soewandi sebagai Kepala Staf Kantor Transisi bentukan
Jokowi-JK.
"Sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan hasil Pilpres,
Jokowi sudah membuat kesalahan, kontroversi," tegas Arbi, Kamis (7/8).
Dia tegaskan bahwa sosok Rini berkaitan dengan sifat ketidakjujuran seorang
menteri, ketiadaaan integritas seorang menteri. Beberapa kasus besar dikaitkan
dengan dirinya, misalnya, pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia dan kasus BLBI.
"Soal itu sangat berpengaruh, apalagi dihadapkan pada kenyataan bahwa
pemerintah lama kita ini krisis integritas, sekarang dipilihlah orang yang
integritasnya diragukan publik untuk jadi kepala Kantor Transisi,"
sesalnya.
Arbi Sanit memperhatikan, posisi penting Rini itu tak lepas dari bayang-bayang
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang notabene juga punya
catatan negatif saat menjadi presiden dengan Rini Soemarno sebagai salah satu
menterinya.
"Dari dulu kan dia orangnya Megawati. Jadi kesimpulan bahwa ada pengaruh
kuat Mega ini sulit dibantah," tegasnya.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Sebelumnya diberitakan, komposisi anggota Kantor Transisi ini didominasi
dari unsur PDI Perjuangan terutama Mega. Seperti Rini Soemarno mantan Menteri
Perindustrian era Megawati Soekarnoputri dan menjadi salah satu orang
dekat Megawati. Hasto Kristiyanto, saat ini menjabat Wakil Sekjen DPP
PDI Perjuangan. Sedangkan Andi Wijojanto, akademisi UI ini tak lain
adalah putera petinggi PDI Perjuangan Theo Syafii, yang juga dikenal
orang dekat Megawati.
Selain itu, nama Akbar Faizal, merupakan petinggi Partai NasDem pimpinan
Surya Paloh. Partai ini merupakan partai yang sejak awal mendukung
Jokowi menjadi presiden. Akbar yang mantan wartawan itu sebelumnya
menjadi kader Partai Hanura. Sedangkan Anies Baswedan, Rektor
Universitas Paramadina yang belakangan gencar berpolitik ini disebut
sebagai representasi dari Jusuf Kalla.
Penunjukan atas Rini yang juga Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) itu, lanjut Arbi, memperkuat tuduhan pasangan Pilpres nomor 1,
Prabowo-Hatta, bahwa Jokowi berada dalam ketergantungan yang amat sangat
terhadap Megawati Soekarnoputri alias "Jokowi presiden boneka".
"Sekarang, tuduhan itu sudah mulai tampil pembuktiannya. Kontroversi tim
transisi ini membangun keraguan terhadap kredibilitas pemerintahahn yang akan
datang. Keraguan terhadap Jokowi," ujarnya.
Meski demikian, menurut Arbi, masih ada peluang Joko Widodo
untuk meredam kritik atas penunjukan Rini Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor
Transisi Jokowi-JK.
Ia mengatakan, mulai sekarang sebaiknya Jokowi mengurangi peran menonjol Tim
Transisi yang diisi Rini Soemarno, Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto
Kristiyanto, dan Akbar Faizal.
"Biasanya di Amerika Serikat, tim transisi itu diangkat juga jadi menteri
karena mereka lebih tahu persoalan dan mereka lebih kelihatan karyanya oleh
presiden baru. Dalam kasus ini, sebaiknya itu tidak dilakukan," kata Arbi.
Arbi Sanit juga menyatakan, posisi penting Rini itu tak lepas dari
bayang-bayang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sehingga
menguatkan tuduhan bahwa Jokowi hanya boneka dari Mega.
"Jokowi harus melokalisasi kekecewaan orang-orang dengan cara mengurangi
peran penting Rini dan kawan-kawannya. Rini juga jangan menonjol, jangan seakan
orang simpulkan bahwa semua kebijakan Jokowi merupakan langkah Rini," terangnya.
Dengan melakukan itu, Jokowi bisa mereduksi anggapan publik bahwa
kebijakan-kebijakan Jokowi adalah hasil pengaruh kuat Megawati.
"Jokowi harus transparan bahwa Rini tidak mendominasi dalam penyusunan
program dan pembentukan kabinet. Jokowi harus buktikan ke publik,"
tegasnya.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News