Pejabat Pemkab Gresik saat menikmati jamuan makan di Malaysia. Foto: istimewa.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi A DPRD Gresik berjanji akan mengusut dari mana sumber dana lawatan Bupati dan sejumlah pejabat ke negeri jiran Malaysia. Ditengarai dana itu tidak sepenuhnya dari kantong pribadi.
Indikasi itu disampaikan salah satu sumber yang ikut dalam rombongan tersebut. Ketika dikonfirmasi melalui chatting WhatsApp, sumber tersebut mengatakan tidak tahu menahu masalah anggaran yang digunakan. Hanya saja, ia memastikan tidak mengeluarkan uang untuk akomodasi.
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
“Saya tak tahu anggarannya dari mana, itu urusan pimpinan. Saya cuma bawa uang saku,” ujar sumber tersebut melalui aplikasi chatting WhatsAppnya, Sabtu (18/11).
Sementara Wakil Ketua Komisi I, Mujid Riduan kepada BANGSAONLINE berjanji akan mencari tahu dari mana sumber dana yang dipakai. Ia mengaku ragu kalau anggaran lawatan itu dari dana pribadi.
"Saya hafal betul dengan karakter pejabat Pemkab Gresik kalau soal urunan atau iuran sangat sulit. Makanya, kami selidiki diposkan di mana kegiatan itu. Saya yakin kalau benar-benar bersumber dari APBD pasti ketemu. Apalagi ada pengakuan bahwa soal biaya pimpinan (Kepala OPD, red) yang ngurusi," ujar politikus PDIP ini.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Menurut Mujid, lawatan ke Malaysia yang dilakukan Bupati bersama puluhan pejabat ini bisa menjadi preseden buruk di pemerintahan Sambari.
"Di saat kondisi APBD kian terpuruk hingga banyak proyek yang dibatalkan, kemudian kemiskinan, pengangguran, dan sejumlah program tidak sukses, justru mereka lakukan lawatan ke Malaysia," kecamnya.
"Urgensitasnya apa lawatan ke Malaysia itu. Kalau hanya sekadar nekani (mendatangi) undangan TKI kan cukup dengan OPD terkait. Ngapain dengan kepala OPD yang tak ada keterkaitannya dan rombongan sebanyak itu. Malu sama rakyat," cetus dia.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
"Untuk itu, Komisi I akan memanggil Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) M. Nadlif. Kami panggil karena kami dapat info kordinator kegiatan itu BKD," pungkas dia. (hud/ns)
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
