SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Timur berlangsung ricuh. Suasana kisruh ini terjadi di wilayah Kota Surabaya. Aksi penyanderaan tim sukses oleh kelompok radikal terjadi. Pengamanan langsung dilakukan Polda Jatim dengan menerjunkan anggota dari jajaran Brimob dan Sabhara.
Berawal dari kekacauan saat pengiriman logistik Pilkada yang disabotase sekelompok preman. Aksi demo dan kerusuhan juga saat kampanye salah satu calon gubernur. Hingga kericuhan saat pemungutan suara di TPS (tempat pemungutan suara).
Baca Juga: Viral Rencana Saksi Paslon 02 Diberi CTM, dr Jibril Kecam Penyalahgunaan Obat untuk Kecurangan
Bahkan saat KPU menetapkan pemenang pasangan calon juga diwarnai unjuk rasa di kantor KPU. Aksi yang berujung tindak kriminal tersebut hingga akhirnya berhasil diredam oleh pasukan Brimob dan Sabhara Polda Jatim.
Di saat momen kerusuhan, seorang tim sukses pasangan calon menjadi korban penyanderaan oleh kelompok teroris yang sengaja mengacaukan jalannya Pilkada. Tim Brimob diterjunkan untuk melakukan aksi pembebasan sandera.
Namun saat aksi pembebasan, ledakan bom terjadi. Asap tebal membumbung di atas lokasi penyanderaan. Tim Gegana Polda Jatim pun ikut andil diterjunkan untuk menyisirlokasi dengan menggunakan mobil robot. Ledakan kedua pun terjadi hingga akhirnya kelompok teroris berhasil dilumpuhkan.
Baca Juga: Pengamanan Nataru, Polda Jatim Kerahkan Ribuan Personel di Operasi Lilin Semeru 2024
Aksi kericuhan ini disaksikan langsung oleh Kapolda Jatim, Irjenpol Machfud Arifin. Berbagai adegan atraksi yang melibatkan lebih dari 800 personel Polda Jatim menjadi bagian dari simulasi pengamanan Pilkada 2018 yang dipimpin oleh Kepala Biro Operasi Polda Jatim, Kombespol Heri Sitompul.
Kapolda menjelaskan, simulasi dibentuk pelatihan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dengan melibatkan para Kapolres. Simulasi juga menjadi bagian upaya pengecekan kesiapan personil dan peralatan dalam mengamankan Pilkada sampai pada tingkatan yang landai aman untuk sampai kepada tingkat yang memang butuh penanganan khusus.
"Brimob dan sebagainya sudah kita latih. Dan skenario kecil yang sudah kita buat nanti di tahun 2018 awal itu akan kita latih dengan pelatihan melibatkan seluruh stakeholder yang memang punya kepentingan dalam pengamanan Pilkada. Bisanya TNI yang harus bergabung dengan POLRI. Kemudian yang kedua dengan para tokoh agama mungkin bisa dikolaborasikan menghadapi unjuk rasa tidak mesti harus Brimob turun," tuturnya.
Baca Juga: Resmikan RS Bhayangkara Serentak di 9 Daerah, Kapolda Harap Penuhi Layanan Kesehatan Berkualitas
Ia menjelaskan, dalam berapa tahun terakhir dengan kehadiran para Kyai para tokoh agama para ulama bisa bisa meredam emosi masyarakat sehingga tidak perlu lagi polisi angkat senjata. "Kalau polisi nembak-nembak lagi kan gak harus dilakukan. Dengan himbauan untuk tidak anarkis ya tetap akan kita lakukan lebih dulu," tukasnya. (ana/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News