MOJOKERTO (bangsaonline) - Rendahnya tingkat penyerapan APBD Kota Mojokerto tahun 2014 dikuatirkanberimbas pada penggelontoran anggaran diakhir tahun. Badan Anggaran DPRD pun tak urung mengaku cemas atas nyantainya eksekutif yang baru menyedot sekitar 31 persen anggarannya.
Sebab, berkaca pada tahun sebelumnya, realisasi proyek-proyek diakhir tahun cenderung menghasilkan kualitas yang buruk dan menjadikan mepetnya waktu sebagai alasan.
Baca Juga: Rapat Bersama Banggar DPR-RI, Pj. Gubernur Jatim: Momen Salurkan Aspirasi Pembangunan Daerah
"Tentu kita khawatir dan sejak jauh hari sudah mengingatkan rendahnya penyerapan APBD yang baru sekitar 31 persen. Ini tentu sangat buruk karena sudah memasuki bulan ke delapan yakni Agustus," ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) Legislatif Achmad Rusyad Maanfaluti, Selasa (12/8).
Politisi PKB itu mengatakan, idealnya penyerapan anggaran sudah mencapai 51 persen. "Karena sudah separuh jalan penyerapannya juga harusnya 50 persen. Terus selama ini ngapain saja mereka," sesalnya.
Indikasi molornya APBD ini, lanjut ia, bisa dilihat dari lambatnya tahapan kerja eksekutif selama setahun. Karenanya, ia mengaku sanksi terhadap realisasi APBD. "Sedikitnya 7 item seperti KUA PPAS, PAK saja molor sampai sekarang belum dilaksanakan," ungkapnya.
Keterangan yang sama diutarakan anggota Komisi II, Paulus Swasono Kukuh. "Eksekutif harusnya bikin skedul pelaksanaan APBD. Berkaca jangan seperti tahun lalu proyek-proyek dikebut saat akhir tahun lalu sehingga kualitas proyeknya buruk. Seperti Alun-alun dan taman bermain Jalan Benteng Pancasila dan Pasar Kliwon. Ini nanti juga akan seperti itu," kecamnya.
Meski menyadari ini pemerintahan baru, tapi ia mendesak agar walikota pro aktif menjalankan pemerintahannya. Ketua panitia anggaran Eksekutif yang juga Sekdakot Agus Nirbito tidak berada ditempat ketika dikonfirmasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
