JAKARTA(BangOnline)Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mendukung usulan Jokowi agar menteri mendatang melepas jabatannya di partai politik. Terpilihnya presiden dan wakil presiden Jokowi dan JK pertama kali dalam sejarah karena bukan ketua umum atau pengurus partai.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
"Jokowi memiliki gagasan agar pembantu utamanya juga bisa berposisi sama dengan beliau. Menurut saya ini merupakan tradisi yang luar biasa dan tradisi yang bagus," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menurut Pramono, bila usulan Jokowi disetujui maka menjadi sistem baru dalam demokrasi Indonesia. "Bagaimana orang yang memiliki jabatan eksekutif itu betul-betul dapat meluangkan waktunya untuk pekerjaan itu," sambungnya.
Pramono menuturkan PDI Perjuangan memiliki kader internal yang baik untuk masuk sebagai calon menteri. "Sebetulnya Bu Mega memahami betul kan ada nanti bagian-bagian proporsi partai pendukung dan itu kewenangan Jokowi sepenuhnya," tuturnya.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Megawati tak mempersoalkan usulan Jokowi soal pengurus partai untuk melepaskan jabatan kelak menjadi menteri. Apalagi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati tidak duduk dalam jajaran eksekutif pemerintahan.
"Maka dengan demikian gagasan itu sungguh luar biasa. Sebagai sebuah gagasan baru di mana Jokowi juga tidak duduk sebagai pengurus dalam sebuah partai," tuturnya.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, dalam demokrasi modern harus ada pemisahan antara mengurus negara dengan partai politik. "Walau tugas utama di partai politiknya tidak berkurang. Karena kontrol di parlemen dan pemerintahan tetap dijalankan partai politik tersebut," katanya.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
Menurut Pramono, Jokowi merupakan orang pertama sebagai Presiden yang tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap partai politik. "Sekarang ini partai politik sudah memiliki stok yang banyak di partai pendukung mapun yang akan bergabung," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News