Sidang Paripurna Istimewa DPRD Atas LKPJ Wali Kota Mojokerto 2017

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Hasil kerja sejumlah bidang DPRD Kota Mojokerto menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2017 menelurkan sejumlah catatan dan rekomendasi. Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Penyerahan Keputusan DPRD Kota Mojokerto tentang Rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2017 yang digelar Senin (2/4), termaktup sejumlah rekomendasi penting yang menyoal kinerja eksekutif.

"Kami merekomendasikan peningkatan jalur anak berprestasi yang selama ini hanya ada di SMPN 1,2 dan baru ditambah SMPN 4. Harusnya, program ini diterapkan di semua sekolah," rekom DPRD sebagaimana dibacakan Sulistiyowati, anggota Komisi II yang menjadi jubir DPRD Kota Mojokerto, tersebut.

Baca Juga: Berpihak Pada Kemajuan Daerah, Pj Wali Kota Mojokerto Apresiasi 3 Raperda Inisiatif Dewan

Politisi PKB ini mengaku tak mempermasalahkan penentuan ketiga sekolah penerima jalur prestasi dengan persyaratan tertentu. "Namun harus diingat, keberhasilan anak-anak yang berprestasi itu dibiayai sendiri oleh orang tua, bukan sekolah. Harusnya, semua sekolah membuka jalur ini bukan membatasinya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena itu murni peran orang tua bukan sekolah," jlentrehnya.

Di bidang pendidikan, kalangan Wakil Rakyat juga menyoal program zero siswa bermotor. "Kita mendorong eksekutif agar konsen terhadap penambangan armada sekolah. Persoalannya, jumlah siswa tiap tahun tambah meningkat. Dengan demikian, pengadaan armada sekolah gratis ini didorong demi tercapainya program zero siswa bermotor. Ini tentu bagus untuk menekan jumlah laka lantas terutama di level ini, " tandasnya panjang lebar.

Tak hanya itu, Sulistiyowati juga berbicara soal pengurukan dan pembangunan sebuah lahan di jalan Semeru. "Kita mempertanyakan pengurukan di jalan Semeru itu, apakah ada IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) nya atau tidak. Kita sudah lihat di Perijinan (Kantor Perijinan, Red) ternyata memang belum keluar. Dan kami Dewan merekomendasikan ada sanksi peringatan," tegasnya.

Baca Juga: Jadi Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto: Hadi Fokus RAPBD 2025, Arie Pastikan Tak Ada Proyek Mangkrak

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menjawab soal penambahan armada angkutan sekolah gratis mengaku sepakat.

"Kebutuhan kita 25 armada, dan saat ini masih 19 armada. Artinya masih kurang 6 armada. Targetnya 2019 kebutuhan tercukupi karena kita sudah mengajukan penambahan ke Kemenhub RI, mudah-mudahan direalisasi," katanya.

Walau demikian, Gaguk tampak meragukan 25 armada sekolah gratis itu nantinya akan menghilangkan siswa yang ke sekolah dengan menggunakan motor.

Baca Juga: Terganggu Penutupan Jalan, Warga Sentanan Desak Pemkot Mojokerto Pindah Kampung Pecinan

"Apakah itu bisa? Keberadaan armada-armada itu tidak secara langsung bisa mencover seluruh kebutuhan siswa. Sebab kesadaran orang tua dalam rangka bebas siswa bermotor tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan armada yang ada. Tapi boleh saja merekomendasikan itu. Silakan saja," pungkasnya.

Paripurna istimewa ini dihadiri oleh Wali Kota, jajaran Forkopimda, kepala OPD, Camat dan Lurah. Rapat ini akan ditindaklanjuti dengan jawaban berikutnya oleh eksekutif. (adv/yep) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News