JAKARTA(BangsaOnline)Menteri ESDM Jero Wacik melakukan pengecekan kuota bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam sidak (inspeksi mendadak) tersebut, Jero sempat berperan sebagai 'petugas' SPBU (Rabu (27/8).
Jero berpakaian
kemeja putih dan topi hitam, tapi pakai dasi sehingga terkesan perlente di
antara petugas SPBU dan konsumen BBM. Jero mencoba berbaur dengan cara membantu konsumen mengisi bahan bakar. Jero
juga menyapa konsumen yang hendak isi bahan bakar. Tapi tetap aja eksklusif
karena pakaiannya yang necis dan berdasi.
"Stok aman ya Pak," kata Jero.
Jero mengatakan inspeksi tersebut dirinya ingin mengecek kondisi stok BBM dan
antrean. Menurutnya, dirinya mendapat laporan terjadi antrean di sejumlah SPBU
dan banyak yang tutup karena kehabisan stok.
"Di DKI ada isu SPBU pada tutup, setelah sidak saya tegasnya di DKI aman
dan isu itu tidak benar," katanya.
Baca Juga: Ujicoba Pembelian dengan QR Code, Konsumen Pertalite di Jombang Beri Apresiasi
Sementara Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina, Hanung Budya, menyatakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
saat ini disebabkan oleh kepanikan masyarakat pada program pembatasan
pemerintah. Oleh karena itu, mulai hari ini, Pertamina akan menormalkan pasokan
dan mencabut pembatasan.
Ia mengatakan keputusan pencabutan pembatasan BBM merupakan arahan pemerintah.
Pemerintah menjamin akan bertanggung jawab jika kuota BBM melonjak dan jebol.
"Saya dipanggil (menko perekonomian) CT, disampaikan arahan secara lisan
concern pemerintah. (Pertamina) Diminta untuk hentikan pengiritan. Kemudian
saya lapor, menurut perhitungan, kuota tidak akan cukup. Itu tanggung jawab
pemerintah kata CT. Pemerintah akan ambil solusi," ujarnya saat ditemui di
Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/8).
Pemerintah, menurutnya, juga meyakinkan Pertamina bahwa tidak akan mangkir
pembayaran kelebihan kuota. CT sendiri akan menugasi menteri keuangan untuk
mengalokasikan dana.
"Kata CT tidak, nanti saya (CT) sampaikan ke menkeu. Kebijakan ini tidak
akan merugikan Pertamina kata CT," ungkapnya.
Meluasnya kelangkaan BBM, lanjutnya, disebabkan kepanikan masyarakat ini
berefek berantai. Guna mencegahnya, maka dia mengaku pemerintah segera bergerak
mengeluarkan kebijakan normalisasi ini.
Hanung menambahkan penekanan pemerintah saat ini ialah lebih pada menjaga
distribusi BBM subsidi. Masyarakat tidak boleh membeli BBM menggunakan jerigen,
pembelian berlebihan hingga melarang penjualan secara eceran.
Maka dari itu, pihaknya mengajak pemangku kepentingan terkait seperti
pemerintah daerah, kepolisian, dan BPH Migas untuk mengawasi proses distribusi.
"Semua bertanggung jawab, ada di UU Migas. Karena Pertamina repot, sulit
lakukan pengawasan karena banyak hal yang terjadi di lapangan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
