Bantah Minta Jatah Menteri, Partai Demokrat Tolak Ajakan Jokowi

JAKARTA(BangsaOnline)Pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang mengklaim bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat (PD) telah merapat ke kubunya ternyata hanya isapan jempol. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan Partai Demokrat tetap bersama koalisi merah putih.

"Ini berdasarkan hasil Rapat Pleno Partai Demokrat pada Senin, 24 Agustus 2014, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat," kata Umam ketika dihubungi Tempo, Rabu, 27 Agustus 2014.
Ada tiga hal yang diputuskan pada rapat itu. Pertama, Demokrat berada pada posisi penyeimbang; Kedua, Demokrat memutuskan tetap bersama Koalisi Merah Putih; Ketiga, terkait konsolidasi internal, partai akan mengadakan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Daerah.
Umam melanjutkan, rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua Harian Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Meski begitu, rapat ini tidak dihadiri Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono karena saat itu SBY sedang melaksanakan tugas ke Papua hingga Bali sebagai Presiden.

"Ini sekaligus membantah pernyataaan pengurus DPP dan simpatisan anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Partai Demokrat minta jatah (menteri)," kata Umam. "Itu sama sekali tidak benar dan cenderung pernyataan yang mengada-ada."

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengkonfirmasi bahwa Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan sedang mendekat ke PDIP.

"Komunikasi informal sudah selalu dilakukan, tapi ini tergantung ketua umum masing-masing. Jadi, kami masih menunggu (langkah) ketua umumnya," kata Puan kepada Tempo sebelum memasuki ruang rapat paripurna DPR, Selasa, 26 Agustus 2014.

Puan, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Politik PDIP, berharap agar ketiga partai tersebut dapat secepatnya merapat ke PDIP dan bersama-sama dengan partai-partai koalisi pengusung Joko Widodo membangun bangsa Indonesia ke depan.

Terkait apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut serta dalam pembagian struktur kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo, juga pembagian jatah menteri untuk partai-partai koalisi pengusung Jokowi, Puan menjawab bahwa pihaknya belum berbicara sama sekali mengenai hal tersebut. "Belum ada. Berapa jumlah posisi kabinet saja belum tahu. Kok, dipaksa-paksa," katanya.

Semua nama calon menteri yang beredar di tengah masyarakat, kata Puan, sekarang masih dalam usulan untuk kemudian dipilih, diseleksi, dan diputuskan oleh Jokowi.
"Tapi, tentu saja masalah pembagian, perwakilan dari setiap provinsi, apakah itu barat, timur, tengah dan lainnya, itu tentu saja menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mewakili aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah," kata Puan.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News