Khofifah Usulkan Pencabutan Moratorium Terbatas di Jatim

Khofifah Usulkan Pencabutan Moratorium Terbatas di Jatim Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Gubernur terpilih Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur terpilih Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Indar Parawansa mulai menata rencana untuk mewujudkan janji kampanye yang termaktub dalam program Nawa Bhakti Satya. Karena itu, mulai melakukan sinkronisasi program dengan Gubernur Jatim saat ini, Soekarwo. 

Dalam konteks itu, dibantu Tim Navigasi yang terdiri dari para profesional dan akademisi yang mempunyai kapasitas di bidangnya masing-masing.

Baca Juga: Ngalap Berkah Lewat Sholawatan di Bangkalan, Khofifah Ajak Warga Tak Golput

Namun ada satu persoalan yang menjadi pemikiran mantan Menteri Sosial tersebut. Hal itu terkait banyaknya Aparatur Sipil Negara () di lingkungan yang akan memasuki masa pensiun. Bahkan menurut hitungannya, sampai tahun 2020 ada sekitar 10.200 yang akan purna tugas. Jumlah itu tentu tidak sedikit, karena seperempat dari total jumlah .

“Di tahun ini saja sudah banyak yang memasuki masa pensiun, hingga 2020 total ada sekitar 10.200 dari total sekitar 49.000 . Kondisi ini akan menjadi masalah, karena kurangnya akan menambah beban kerja. Sementara pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium penerimaan . Ini harus segera dicarikan solusinya,” tutur , Kamis (12/7).

Juru bicara Jokowi-JK pada Pilpres 2014 ini berharap ada pencabutan moratorium terbatas di Jawa Timur. Dengan begitu, bisa merekrut untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh yang pensiun. Terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang banyak mengalami kekosongan jabatan.

Baca Juga: Gelar Doa Bersama Sambut Kemenangan, Puluhan Ribu Masyarakat Siap Kawal Suara Khofifah-Emil

mengaku sudah melakukan komunikasi informal terkait kondisi ini dengan Pakde Karwo selaku gubernur saat ini. Nantinya ia berharap Tim Navigasi -Emil akan berkomunikasi dengan Tim Transisi untuk mencari solusi terbaik.

“Tentunya semua keputusan bergantung kepada Menpan RB sebagai pihak yang berwenang. Bila nantinya pencabutan moratorium disetujui, nantinya proses assement kami serahkan kepada Kemenpan RB. Pemprov tidak akan ikut campur,” imbuh .

Ketua Umum Muslimat NU ini menambahkan, tantangan Jawa Timur ke depan tentunya semakin berat. Karena itu, ia akan mengajak para ‘berlari’ untuk membangun Jawa Timur. Karena itu, pihaknya butuh yang cukup, sesuai dengan kapasitas dan beban kerja yang ada.

Baca Juga: Relawan Jari Mata Siap Kawal Kemenangan Khofifah-Emil Hingga Akhir

“Kita ini mau mengajak para yang ada di seluruh OPD ‘berlari’, tapi kalau -nya gak ada, siapa yang mau kita ajak ‘berlari’,” imbuh Menteri di era Presiden Gus Dur ini memberi perumpamaan. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO