Atasi Isu Penolakan Warga Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Migas, Begini Solusi Emil Dardak

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com – Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak berbagi pengalaman cara mengatasi munculnya persoalan sosial dalam dunia pertambangan. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertema “Kebijakan Publik dan Dampak Pada Industri Migas” dalam rangkaian kegiatan Lokakarya Media yang digelar SKK Migas Jabanusa di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Kamis (9/9).

Dalam kesempatan itu, Emil sekaligus menjawab keluhan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) SKK Migas yang selama ini mengaku menghadapi dampak sosial dari masyarakat tanpa kehadiran Pemda ataupun SKK Migas. Padahal, seharusnya tugas KKKS hanyalah mengeksplorasi dan mengeksploitasi migas di sumur-sumur yang ditentukan. Selain itu, dari keuntungan yang didapatkan, KKKS hanya menerima 15 persen, sedangkan 85 persennya masuk sebagai penerimaan Negara.

Baca Juga: Ikhtiar Ketuk Pintu Langit, Khofifah Hadiri Shalawat Akbar Bersama Ribuan Masyarakat Gresik

Menurut Emil, migas adalah salah satu sektor industri yang memiliki risiko tinggi, sehingga wajar apabila dampak sosial yang ditimbulkan juga tinggi. Ia kemudian menceritakan pengalamannya sebagai Bupati Trenggalek saat menghadapi sebuah perusahaan tambang yang hendak mengeksplorasi emas di Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko, namun mendapat penolakan dari warga.

“Saat itu saya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk tidak mengeluarkan izin lingkungan sampai warga Desa Sumberbening setuju. Masalahnya, warga yang menolak adanya eksplorasi tambang emas ini juga tidak mengetahui sepenuhnya apa dampak positif dan negatif terhardap eksplorasi tersebut,” paparnya.

Untuk itu, ia meminta agar perusahaan tambang mengadakan sosialisasi terbuka yang dihadiri warga dan tokoh masyarakat terhadap dampak adanya eksplorasi tersebut. “Begitu masyarakat mendapatkan sosialisasi, mereka akhirnya setuju. Namun untuk yang tetap tidak setuju, saya minta agar wilayah tersebut tidak disentuh eksplorasi,” jelasnya.

Baca Juga: Survei ARCI: Khofifah-Emil Dominan di Mataraman

Berkaca dari fenomena tersebut, Emil menjelaskan bahwa yang terpenting sebelum melakukan eksplorasi maupun eksploitasi migas adalah pendekatan kepada masyarakat. Selain itu, yang tak kalah penting adalah Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dengan kriteria Gold Standard.

“Amdal jangan hanya dibikin untuk formalitas, harus yang Gold Standard. Karena apabila Amdal hanya dibuat formalitas dan terbitnya gampang, maka nantinya setelah ada dampak, semuanya angkat tangan,” cetusnya.

“Jadi untuk mengatasi dampak di bekakang, lebih baik ketat di depan,” katanya.

Baca Juga: Siap Jadikan Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara, Khofifah-Emil Ajak Sukseskan Pilkada 2024

Emil menegaskan akan menerapkan mekanisme tersebut untuk tata kelola migas di Jawa Timur. Hal ini penting, karena Jawa Timur mempunyai cadangan migas terbesar ketiga di Indonesia.

“Saya akan bicarakan dengan Bu Khofifah,” ujar Wakil Gubernur Jatim terpilih ini.

Emil setuju Pemprov harus mengambil peran lebih, sehingga apabila ada dampak sosial di masyarakat harus terlibat atau turun tangan. “Industri migas adalah sektor high risk,” sebutnya.

Baca Juga: Ratusan Laskar Khofifah-Emil Siap Berjuang di Pilgub Jatim 2024

“Saya ingin memastikan SKK Migas sebagai regulator bisa menjadi mitra yang baik. Pemprov siap duduk bersama dengan SKK Migas dan KKKS,” pungkasnya. (rev/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News