Pilkada Tak Langsung, Banyak Anggota Dewan Akan Cueki Konstituen

SURABAYA (bangsaonline) Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak langsung yang kini dibahas di Senayan dan menjadi polemik. Ia menilai, jika Pilkada tak langsung jadi disahkan, nantinya akan banyak anggota dewan yang akan lebih mengutamakan kepala daerah dan mengabaikan konstituennya.

Itu disampaikan Nusron kepada wartawan usai melantik Pengurus Wilayang GP Ansor Jatim, di kantor PWNU Jatim, Minggu (14/9/2014). Menurutnya, hingga saat ini Pilkada langsung masih dinilai lebih baik dan lebih kecil madaratnya daripada Pilkada melalui DPRD.

Baca Juga: Napak Tilas Jejak Santri, Ratusan Banser di Jombang Kirab Merah Putih 300 Meter

“Kalau Pilkada tak langsung disahkan, nantinya banyak anggota dewan cuek terhadap rakyat, kepada konstituennya. Anggota dewan akan lebih memilih menghadiri kepala daerah mantu, daripada menghadiri undangan konstituen,” kata Nusron.

Politisi partai beringin yang kini berseteru dengan Ketum Golkar Aburizal Bakrie itu menjelaskan, alasan Koalisi Merah Putih yang menilai banyak kepala daerah terbukti korup setelah dipilih langsung menurutnya sebagai pendapat parsial. Justru, kata Nusron, jika Pilkada tak langsung digelar, korupsi akan menjamur dan memusat di lingkungan gedung dewan.

“Sekarang kita lihat pengalaman masa saat kepala daerah dipilih anggota dewan, ada ribuan anggota dewan yang terjerat korupsi,” tandas Nusron. Menurutnya, Pilkada langsung justru melahirkan sosok pemimpin daerah yang mumpuni. “Seperti Bu Risma (Walikota Surabaya, red) dan lainnya. Tentu politik uang masih ada, makanya harus ditingkatkan pengawasannya,” ujarnya.

Baca Juga: Gandeng LBH Ansor dan KPAI, Pemkot Mojokerto Gelar Penyuluhan Hukum

Terkait hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama yang menyatakan setuju dengan Pilkada tak langsung beberapa waktu lalu, Nusron menafsirinya hanya sebagai antisipasi sisi madarat Pilkada langsung saja. Namun, lanjut dia, itu bukan sebagai pandangan bahwa Pilkada tak langsung akan bersih dari kemadaratan. “Karena itu Ansor menolak tegas RUU Pilkada yang di dalamnya berisi Pilkada tak langsung,” tegas dia,

Seruan penolakan RUU Pilkada tak langsung itu juga diteruskan oleh Ansor-Ansor wilayah, termasuk Ansor Jatim. Penolakan RUU Pilkada itu tercermin dalam siaran pers yang diterima wartawan dari Ansor wilayah pimpinan Rudi Triwachid itu. “GP Ansor Jatim menilai pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia telah berjalan demokratis,” tulis Rudi dalam siara persnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News