Dewan Torehkan Tinta Merah Pada Raport Akhir Mas'ud Yunus

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Raport akhir pemerintahan pasangan Wali Kota Mas’ud Yunus dan Wakil Wali Kota Suyitno tampak lebih berwarna-warni. Sejumlah catatan merah ditorehkan DPRD setempat atas hasil kerja pejabat elit yang dipercaya memegang kendali kota ini sejak 2013 silam.

"Dari 28 program kerja Wali Kota, ada tiga yang menjadi catatan merah. Seperti belum terlaksananya kegiatan kampung bahasa di Kelurahan Pulorejo secara optimal, belum terselenggaranya proyek Jalibar (Jalan Lingkar Barat) dan pendirian Pens (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya)," kritik anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sony Basuki Rahardjo, sesaat sebelum mengikuti rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Pertanggungjawaban Wali Kota Akhir Masa Jabatan, Jumat (28/09).

Kegagalan ini tak pelak bakal meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang. "Ini PR, dan kami harapkan menjadi tugas bagi pemerintahan mendatang," tandasnya.

Disinggung soal belum tuntasnya proyek prestisius Graha Mojokerto Service City (GMSC), Sony yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto itu berkata sebaliknya. "GMSC kan segera diresmikan bulan depan. Meski banyak yang belum selesai, namun itu kami anggap berhasil," tepisnya.

Walau banyak catatan, namun secara umum Sony mengatakan pemerintahan Mas'ud Yunus berhasil. "Banyak yang berhasil, seperti sektor pendidikan seperti penerapan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru, sektor kesehatan dengan total coveragenya ditunjang keberhasilan bidang kota layak anak yang membuahkan sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat termasuk pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Harapan kami pemerintahan mendatang perlu melakukan kajian lebih mendalam secara komprehensif dalam pembangunan agar tidak bermasalah dengan hukum. Tak boleh diabaikan proses perencanaan, aspek yuridis, dan anggaran," imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mojokerto Mashudi memaparkan sejumlah alasan terkait dengan catatan buruk DPRD. "Memang, proyek PENS mungkin tidak lagi menjadi prioritas. Sebab, anggarannya akan dialihkan. Sementara untuk proyek Jalinbar kita masih melangkah pada titik penlok (penetapan lokasi) dan baru selanjutnya diajukan ke appraisal. Prosesnya memang panjang," keluhnya.

Namun demikian Mashudi mengaku menerima kritik Dewan tersebut. (yep/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News