SIDOARJO (BangsaOnline) - Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo yang mengatasnamakan aliansi PMII
Al-Khoziny dan Unsuri menolak tegas sistem Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD
atau Pilkada Tak Langsung dalam Rancangan UU yang rencananya akan digedok DPR
pada 25 september nanti.
Penolakan itu dituangkan dalam aksi demontrasi dengan berjalan mundur melalui
jalan Babalayar, Jalan A. Yani Sidoarjo kemudian menuju Alun-alun Sidoarjo dan
berhenti di depan gedung DPRD Sidoarjo, Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Kamis
(18/9/2014)
Mereka
membawa poster yang bertuliskan "jangan korbankan suara rakyat"
demokrasi harga mati. Tak hanya itu mereka juga membawa keranda yang ditutupi
bendera merah putih yang bertuliskan demokrasi.
Koordinator Aksi Aliansi PMII Sidoarjo, Haris mengatakan menolak rencana
pengedokan RUU Pilkada yang nantinya menetapkan Pilkada Lewat DPRD. "Kitakan negara demokrasi, jadi jangan
diwakilkan pemilihan ke DPRD, harusnya langsung ke rakyat," cetusnya kala
berorasi.
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Mahasiswa semester 9 STAI Al-Khoziny itu menambahkan, walaupun dalam pemilu langsung
banyak terjadi pelanggaran namun itu bukanlah sebuah alasan untuk membunuh
demokrasi yang sudah menyatu dengan rakyat. "Jadi seharusnya sistem pengawasan
dalam pemilu lah yang harus diperbaiki," ungkapnya didampingi Korlap
Unsuri, Nur Rahman.
Puluhan mahasiswa itu menuntut anggota dewan agar keluar untuk menemui mereka yang
sedang aksi di depan gedung DPRD Sidoarjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News