MOJOKERTO-(BangsaOnline)
Posisi Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno yang baru seumur jagung terancam dicopot. Kabar pencopotan Yunus yang baru dilantik sebagai ketua parlemen setempat pada Selasa 9 September lalu muncul pasca turunnya surat internal DPP PDIP yang tidak menghendaki ketua DPC PDIP Kota Mojokerto mengisi kursi legislatif.
Baca Juga: Jadi Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto: Hadi Fokus RAPBD 2025, Arie Pastikan Tak Ada Proyek Mangkrak
Informasi yang beredar, DPP PDIP lebih memilih Purnomo untuk mengisi kursi ketua dewan. Purnomo sendiri saat ini menduduki posisi ketua Fraksi PDIP di DPRD Kota Mojokerto.
Turunnya surat DPP tak ayal membuat gerah para fungsionaris partai bawah pimpinan Megawati ini. Diam-diam, sejumlah pengurus menggelar rapat terbatas di ruang ketua Dewan siang kemarin. Rapat yang diikuti Purnomo, Suliyat serta beberapa anggota Dewan dari PDIP itu dipimpin Yunus sendiri.
"Ya demikianlah, ada surat itu. Nantilah siang-siang akan ada rapat," tutur Purnomo ketika ditanyai kebenaran informasi tersebut.
Baca Juga: Terganggu Penutupan Jalan, Warga Sentanan Desak Pemkot Mojokerto Pindah Kampung Pecinan
Purnomo yang terkesan menghindar tak bisa menutup-nutupi fakta penunjukan dirinya sebagai ketua DPRD. Munculnya surat itu juga menimbulkan berbagai spekulasi. Kalau sampai lama dibiarkan kosong, bisa menimbulkan implikasi pada kinerja Pemkot Mojokerto karena saat ini sedang dibahas perubahan anggaran keuangan (PAK).
"Mau tidak mau kalau ada penggantian akan memiliki dampak luas karena pengajuan SK yang baru harus dilakukan. Persetujuan Gubernur, paling tidak butuh waktu setahun," papar mantan ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi.
Sementara itu, ditemui terpisah Yunus Suprayitno tidak membantah adanya SK DPP yang menghendaki pengurusnya menduduki jabatannya. "Memang ada suratnya. Tapi SK itu kan baru diterima sekarang jadi telat," ujarnya.
Baca Juga: Siapkan Situs Alternatif, Disdikbud Kota Mojokerto Berharap Tak Ada Kendala Internet Selama PPDB
Yunus mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan DPP terkait keputusannya tersebut. "Saya sudah berkoordinasi, dan tidak ada masalah dengan yang sekarang," tambahnya. Soal penunjukan anak buahnya itu Yunus mengatakan kemungkinan itu karena salah ketik. "Mungkin saja itu salah ketik seperti di Sidoarjo dan Batu. Yang diurusi kan banyak se Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
