Amrullah, ketua koordinator FRP-APBD Amrullah (tengah) bersama rekan aktivis.
Menurut Amrullah, defisit APBD menunjukkan ketidakpahaman pemerintah daerah dari sebagai keuangan. "BPKAD yang tidak paham, akhirnya mengakibatkan pengelolaan anggaran di Banyuwangi menjadi amburadul. Karena itu, kami mendesak agar dilakukan audit anggaran.Lewat jalan ini akan terlihat pendapatan daerah dan penggunaannya. BPKAD sudah punya daftar nama usaha, Notaris maupun perhotelan yang berpotensi mendatangkan pajak," ujarnya.
Amrullah menerangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi tahun 2017 hanya terealisasi 49,02 persen dari target Rp 460 miliar, yakni Rp 226 miliar. Anehnya dalam laporan keuangan disebut surplus. Padahal sejak tahun 2010 PAD Bumi Blambangan selalu di atas 70 persen.
"Tahun 2019 kita yakin defisit lagi. Makanya, kami ingin melakukan hearing dan DPRD kita minta untuk melakukan audit forensik," tuturnya
Dalam kesempatan itu, gabungan lembaga aktivis di FRP-APBD Banyuwangi seperti Ketua LSM Gerak Sulaiman Sabang, Aliansi Rakyat Miskin (ARM) Helmi Rosyadi, dan Komunitas Pejuang Jalanan (KPJ) Laskar Putih Banyuwangi Yunus Wahyudi secara bergantian memberi penjelasan soal defisitnya APBD Banyuwangi.
Menurut mereka, faktor penyebab Banyuwangi defisit anggaran adalah banyaknya anggaran dana hibah dan kegiatan seperti festival. Hal itu dinilai menghamburkan anggaran.
"Dengan adanya defisit APBD ini juga menimbulkan problem yang sangat mendalam di beberapa rekanan proyek harus mencari pinjaman uang ke bank untuk membiayai pekerjaan proyek pemerintah. Ini realita yang di alami rekan-rekan kontraktor mereka terpaksa hutang untuk bayar pekerjanya,Agar pekerjaan bisa selesai sesuai target jadwal kontraknya," tegas Helmi di hadapan awak media. (gda/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
