PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Beberapa jabatan kepala dinas dan kabag di lingkungan Pemkab Pasuruan banyak yang kosong karena ditinggal pejabatnya pensiun. Hal ini kemudian berdampak buruk pada kinerja OPD terkait.
Sehingga, agar program dan roda pemerintah bisa jalan, maka sejumlah pejabat terpaksa harus merangkap jabatan lainnya sebagai pelaksana tugas sementara.
Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan
Data yang dimiliki Bangsaonline.com menyebutkan sedikitnya ada 6 OPD yang saat ini belum memiliki nahkoda baru. Yakni Disnakertrans, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Perizinan dan Pananaman Modal, BKD, DLH. Bahkan, jumlah tersebut bakal bertambah karena sejumlah Kepala Dinas dalam beberapa bulan ini juga akan mamasuki masa pensiun. Di antaranya Dinas Perhubungan dan Inspektorat.
Tak maksimalnya kinerja beberapa OPD karena diisi oleh pejabat sementara tersebut diakui Sekda H Agus Sutiadji S.H., M.Si. Saat dikonfirmasi Bangsaonline.com usai mengikuti acara tasyakuran Kirab Piala Adipura, ia menjelaskan bahwa pemkab sudah mengirim surat ke Kemendagri. Tujuannya adalah untuk meminta pertimbangan melakukan mutasi.
"Kita (Pemkab Pasuruan, red) sudah mengajukan surat Kemendagri menyampaikan kondisi kekosongan beberapa Kepala Dinas. Prosesnya saat ini masih dalam evaluasi," ungkap Agus.
Baca Juga: Keluhkan Perizinan, Sejumlah Perusahaan Wadul ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan
"Pemkab sendiri saat ini masih menunggu jawaban petunjuk dari pusat. Kalau Bupati mau melakukan mutasi tidak mungkin, karena aturanya sudah jelas, yakni 6 bulan setelah pelantikan, maka kepala daerah boleh melakukan kebijakan strategis sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dampaknya jelas ada dengan kosongnya beberapa Kepala Dinas. Ibarat kendaraan tidak bisa dipacu 100 persen, paling 80 persen saja," pungkasnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News