PKS: Usut 8 Calon Menteri Bermasalah, Hanura: Jokowi Kelimpungan

JAKARTA(BangsaOnline) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan merah dan kuning kepada 8 calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai Keadilan Sejahtera pun meminta agar 8 nama tersebut segera diusut tuntas soal dugaan kasus korupsinya.

Politikus PKS Aboe Bakar Al Habsyi meminta agar KPK tidak hanya mengumbar komentar yang berdampak pada kegaduhan politik. Dia justru menantang agar 8 nama itu segera di usut.

"Jadi KPK jangan terlalu banyak mengumbar bicara, jangan membuat hal-hal yang menimbulkan kegaduhan politik. KPK harus usut tuntas secara tegas," kata Aboe Bakar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).

Aboe Bakar meminta KPK jangan lagi membentuk opini di publik. Tugas KPK adalah mengusut kasus korupsi jika memang ada pihak yang terindikasi korupsi.

"Yang tahu kasus-kasus korupsi ini KPK, maka jangan mengambil ini menjadi opini publik. Proses hukum," pungkasnya.

Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan ada tarik menarik dalam penyusunan kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karena itu, jadwal pengumuman kabinet yang sedianya dilakukan Rabu (22/10) malam, batal dilakukan.

"Saya menilai, terjadi tarik menarik yang sangat kuat dalam penyusunan kabinet," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).

Tarik menarik semakin terlihat ketika KPK memberikan tanda merah pada calon menteri yang sudah disiapkan Jokowi. Jokowi pun mengakui bahwa ada delapan nama calon menteri yang di red notice oleh KPK.

"Paling tidak selama ini orang-orang yang berkontribusi besar dalam pemenangan Jokowi-JK dan jadi prioritas untuk jadi menteri ternyata tak bisa, karena red notice dari KPK," tutur ketua Fraksi Hanura MPR ini.

Menurut Sudding, setelah KPK memberi tanda merah pada nama calon menteri, Jokowi menjadi kelimpungan. Dia menilai, Jokowi tidak melakukan antisipasi terkait rekomendasi KPK itu.

"Begitu KPK memberikan red notice, Jokowi-JK jadi kelimpungan. Artinya, Jokowi-JK tidak melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila nama-nama itu diserahkan ke KPK," pungkasnya.

Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News