Puncak Peringatan BBGRM dan HKG PKK, Pemkab Madiun Ajak Warga di 14 Kecamatan Gotong Royong

MADIUN, BANGSAONLINE.com - Puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-16 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 di Kabupaten Madiun dilaksanakan di Desa Klorogan Kecamatan Geger, Rabu (2/10).

Ikut dalam kegiatan ini Forkompimda Kabupaten Madiun, Camat, Kepala Kesa, dan sejumlah masyarakat. Mereka mengikuti sejumlah kegiatan, antara lain kerja bakti pengurukan jalan baru, perbaikan 12 unit RTLH, dan rabat jalan pertanian sepanjang 325 meter.

Baca Juga: Pj Bupati Madiun Pantau Harga Pangan Jelang Nataru

Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto berharap perbaikan infrastruktur jalan ini bisa memperlancar mobilitas masyarakat kecamatan Geger dan Dolopo dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikatakannya, gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Dengan BBGRM ini diharapkan budaya gotong royong yang dalam beberapa saat ini sempat surut bisa bangkit lagi.

"Jadi kita berharap bahwa dengan bulan bakti gotong royong ini akan menumbuhkan semangat gotong royong. Gotong royong itu adalah jiwa kita, jiwanya bangsa Indonesia yang selama ini sudah mulai agak surut, kita bangkitkan kembali," kata Wabup Hari Wuryanto.

Dikatakannya, gotong royong bisa mengefisienkan cost untuk pembangunan, selain juga memupuk persatuan, dan toleransi antar warga masyarakat. "BBGRM 2019 merupakan kolaborasi sinergi untuk menggelorakan semangat gotong royong, sehingga tidak hanya bersifat imbauan, tetapi betul-betul praktik nyata," paparnya.

Baca Juga: Kabupaten Madiun Raih Internasional Seoul Smart City Award, Berkat KPBU

Di kabupaten Madiun BBGRM ditandai dengan kerja bakti di 14 titik kecamatan. Anggaran untuk kegiatan BBGRM ini, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Joko Lelono, ada yang bersumber dari BKK, APBDes, dan dari Dinas Perkim.

“Dari sisi anggarannya, keterpaduan. Ada yang bersumber dari BKK. Tadi untuk pengerasan jalan sawah itu bersumber dari BKK Kabupaten Madiun. Kemudian ada yang bersumber dari APBDes, kemudian ada yang bersumber dari Dinas Perkim untuk pembangunan RTLH-nya ini,” katanya.

Anggaran itu, kata Joko Lelono, hanya sebagai pancingan sehingga untuk tenaga dan pengembangan selanjutnya bisa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Di Desa Klorogan sendiri tahun 2019 ini ada 9 RTLH yang diperbaiki dan masih ada 12 unit RTLH yang belum tersentuh perbaikan. (hen/rev)

Baca Juga: Di Pertemuan dengan Insan Pers, Pemkab Madiun Ajak Sinergi Kesejukkan Masa Pilkada 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News