Pertemuan perwakilan mahasiswa dengan Bagian Pemerintahan Moh. Djamil, Kepala Bakesbangpol Bambang Hariyono, dan Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kericuhan dan aksi saling dorong ratusan mahasiswa dengan polisi yang terjadi saat demo terjadi akibat Bupati Faida tidak memenuhi tuntutan aksi, Selasa (15/10/2019) siang. Para mahasiswa mengharapkan bupati hadir, tetapi hanya diwakili oleh Asisten 1 Bagian Pemerintahan Moh. Djamil dan Kepala Bakesbangpol Bambang Hariyono.
Kericuhan itu bermula saat para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memaksa masuk ke gedung Pemkab Jember untuk menemui bupati secara langsung. Namun, hal itu dicegah polisi dan mengakibatkan terjadinya aksi dorong. Akibat aksi itu, 5 orang mahasiswa terluka dan pingsan, sehingga harus dibawa ke klinik kesehatan terdekat.
Baca Juga: Mahasiswa UTM Ajak Masyarakat Siaga Meski RUU Pilkada Dibatalkan: DPR RI dan Jokowi Bisa Bermanuver
Setelah aksi saling dorong itu, Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal menemui ratusan mahasiswa. Kapolres berusaha menenangkan mereka dan mengajak perwakilan mahasiswa ke dalam gedung Pemkab Jember untuk berdiskusi.
Bahkan, Kapolres sempat berupaya menelepon Bupati Jember, Faida. Namun, upaya itu sia-sia karena berkali-kali panggilan teleponnya tidak diangkat oleh Bupati Faida.
Baca Juga: Civitas Academica Unej Gelar Deklarasi demi Selamatkan Demokrasi di Indonesia
"Kapasitas saya adalah menemui adik-adik, dan monggo disampaikan kepada kami. Saya Asisten 1 (bagian pemerintahan) dan Pak Bambang dari Bakesbangpol," ujar Moh. Djamil membuka diskusi di ruang tamu Gedung Pemkab Jember.
Ada 6 orang perwakilan mahasiswa hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, mereka tetap menuntut untuk menemui Bupati Jember Faida. "Kami sudah terlalu lama menunggu pak, kami hari ini ingin ditemui bupati. Dulu tidak ditemui, sekarang jangan sampai tidak ditemui," ujar Roni salah seorang mahasiswa.
Perwakilan mahasiswa masih tetap ngotot untuk menemui Bupati Jember Faida. "Tetapi sesuai perintah pimpinan melalui Sekretaris Pemkab, kami menerima aspirasi dan menemui adik-adik. Tapi untuk kewenangan, dan apakah aspirasi itu diterima, itu menjadi domain bupati. Saya hanya menjalankan tugas," ujar Djamil kembali menjawab pernyataan mahasiswa.
Baca Juga: Ribuan Ojol Gruduk Kantor Pemkab Jember
Menurut para mahasiswa itu, pada tanggal 25 September lalu pihaknya telah menggelar aksi menuntut dibentuknya tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan penetapan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). Saat itu bupati tidak menampakkan batang hidungnya.
"Minggu kemarin kami juga sudah hearing dengan DPRD, dan memang sudah berkali-kali disurati. Kami meminta bupati untuk benar-benar memperhatikan kami. Kader kami 5 pingsan dan luka-luka gara-gara bentrok tadi, dan kami menolak minum karena sahabat saya di luar luka-luka," kata Siti Hanidah, aktivis mahasiswa lainnya sekaligus menolak tawaran minum dari Kapolres.
"Kami akan tunggu, bahkan sampai maghrib nanti kami akan menunggu. Kalau bupati tidak punya inisiatif, sampai kapan persoalan ini selesai?," tandasnya.
Baca Juga: DPRD Jember Terima Tuntutan PMII soal Revisi Perda RTRW
Menerima jawaban dan tanggapan tersebut, Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal berinisiatif untuk menelepon Bupati Jember Faida. Tapi berkali-kali tidak diangkat. "Lihat itu, Kapolres telepon aja tidak diangkat, bupati apa itu," celetuk salah satu mahasiswa.
Kapolres pun menawarkan untuk melakukan video call, tapi ditolak mahasiswa. "Saya telepon tidak diangkat, karena ibu bupati sedang sibuk. Kemudian untuk video call tawaran itu agar ada komunikasi dan terkait tanda tangan pakta integritas bisa menyusul kemudian," kata Alfian menawarkan solusi. (jbr1/yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
