Ratusan warga Desa Banjar Talela saat demo ke Pemkab Sampang.
SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Merasa calonnya dicurangi oleh Panitia Pemillihan Kepala Desa (P2KD) Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, ratusan warga pendukung Zaini, mantan Kades Banjar Talela yang juga salah satu bacakades, ngeluruk Kantor Pemkab Sampang, Senin (4/11).
Ratusan warga ini menuntut untuk dilakukan proses ulang tahapan seleksi dalam tes tulis dan wawancara, yang diindikasi penuh rekayasa dan kecurangan oleh panitia P2KD tim penguji.
Baca Juga: Peningkatan Jalan Batuporo Timur-Gunung Eleh Rampung Lebih Cepat
"Pelaksanaan tes tulis dan wawancara sangat terkesan tendensius dan menguntungkan salah satu calon. Sebab, calon yang berpendidikan dan mempunyai gelar strata satu (S1) kalah dengan yang hanya lulusan SMP dan SMA," ungkap Misnuri, korlap aksi dalam orasinya.
Menurut Misnuri, kejanggalan yang dilakukan panitia di mana kandidat yang lulusan sarjana, dan sudah 10 tahun memimpin desa, bisa kalah dengan calon lain yang hanya lulusan SMP.
“Tuntutan kami hanya dua, berhentikan tahapan Pilkades, dan melakukan tes tulis dan wawancara ulang secara terbuka dan transparan kepada publik,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab-Bawaslu Sampang Gelar Istighosah dan Puncak Apel Siaga Pengawasan Pilkada 2024
Berdasarkan data Polres Sampang, massa yang ngeluruk kantor Pemkab Sampang ada 300 kendaraan sepeda motor, 10 mobil pribadi, 1 pick up sound syistem, 5 truk, dan 5 mobil travel.
Tampak aparat dari Polres Sampang melakukan pengawalan saat berlangsung aksi demo. Untuk meredakan ketegangan saat aksi, Kapolres Sampang menerjunkan para Polwan dibantu Pol PP membentangkan poster ajakan damai, tertib dan aman saat demo.
Baca Juga: Ribuan Warga Baca Sholawat untuk Pilkada Damai di Sampang
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan usai menerima perwakilan pendemo di aula mini Pemkab Sampang, mengatakan bahwa tahapan Pilkades sudah dijalankan sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
Pihak terkait mulai dari P2KD, tim independen, dan tim delapan, dinilainya sudah menjalankan tugas masing-masing dengan baik.
“Kami tidak mungkin memberhentikan tahapan yang sudah berjalan, dan melakukan tes ulang. Kalau memang warga yang tidak puas dengan hasil penetapan, kami sarankan agar tuntut ke PTUN,” tandasnya. (hri/rev)
Baca Juga: Diskusi KNPI: APBD Sampang Tergerus Data Gaib Program UHC
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
