Mahasiswa PMII demo di depan pintu kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Kamis (26/12).
Perihal tuntutan mahasiswa tentang pengoptimalan korwil, Bambang mengaku pihaknya telah melaksanakan koordinasi dengan korwil sebulan dua kali. "Dal hal ini, saya berperan sebagai pelayan dari korwil, korwil melayani kepala sekolah, kepala sekolah melayani guru-guru, sedangkan guru melayani murid di balik perannya," jelasnya.
Terkait masalah KIP, ia menilai banyak masyarakat salah paham akan bantuan ini. Ia menjelaskan, KIP tidak bisa dicairkan jika pemilik kartu KIP tidak mendaftarkan peserta didiknya melalui dapodik sekolah.
"Banyak, masyarakat desa yang belum paham memang, padahal sudah kita sosialisasi dan koordinasi dengan korwil dan harus disampaikan ke kepala sekolah. Jadi semuanya sudah kami lakukan, hanya saja masyarakat masih belum paham," kata Bambang.
Karena itu, ia menganggap ada miskomunikasi sehingga menjadi penyebab adanya aksi demo di kantornya. Ia mengklaim, semua kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan sistem yang ada.
Meski demikian, ia berterima kasih atas koreksi dari PMII. Dalam kesempatan ini, Bambang juga mengatakan pihaknya akan meluncurkan sistem berbasis online berupa e-BOS dan e-absen untuk memaksimalkan kinerja guru di tahun 2020. (ida/uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
