Mengaku Diintimidasi, Ratusan Warga Puncu Geruduk Kantor Perhutani KPH Kediri

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Merasa mendapat intimidasi dari petugas Perhutani KPH Kediri, ratusan warga yang tergabung dalam Perkumpulan Kelompok Tani Hutan (PKTH) Danar Kelud bersama Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia, menggeruduk Kantor Perum Perhutani KPH Kediri, Rabu, (8/1/20).

Data yang diperoleh BANGSAONLINE.com menyebutkan, bahwa masyarakat yang ikut dalam unjuk rasa tersebut antara lain warga Desa Asmorobangun, Desa Satak, Desa Wonorejo, dan Desa Manggis, Kecamatan Puncu.

Ratusan warga tersebut datang ke Kantor Perhutani membawa 1 unit mobil dilengkapi sound system, 4 unit mobil, 9 unit truk, dan 4 unit mobil pribadi 15 bendera Merah putih dan kendaraan R2 ± 200 unit.

Budiono, Korlap Aksi yang juga Ketua PKTH Danar Kelud dalam orasinya menyampaikan 4 poin tuntutan:

1. ADM Perum. Perhutani KPH Kediri segera menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) terkait Peta wilayah Hutan Ds. Asmoro bangun yang saat ini dikelola oleh Desa Satak dan Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu.

2. Hentikan Intimidasi Warga Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu oleh oknum Perhutani.

3. Peta tanggal 17 Oktober 2019 sudah Sah oleh Kementrian, sudah dirapatkan di KPH Kediri Peta Desa Asmorobangun sesuai dengan Peta Perum. Perhutani pusat.

4. Segera batasi / pathok batas Hutan Pangkuan Desa ( HPD ) Desa Asmorobangun.

Korlap lain, Edy Santoso dalam orasinya menyebut ada oknum Perhutani yang juga mendapat lahan dan dijual ke pihak lain. "Hancurkan mafia lahan di Perhutani. Jangan takut diintimidasi oknum Perhutani" teriak Edy.

Menurut Edy, rakyat yang ingin mendapatkan tanah Perhutani harus membayar 3 juta sampai 5 juta. "Tanah negara mestinya tidak perlu ditarik uang bila ingin menggunakan untuk bercocok tanam," tambah Edy.

Sementara itu, Adm Perhutani KPH Kediri, Mustopo, menjelaskan bahwa pihaknya dalam menjalankan tugas tetap akan melalui prosedur yang ada. "Kita sudah membantu warga untuk memberi batas.

Sedangkan terkait katanya ada pengutan, saya tidak mengetahui"kata Mustopo, seusai menerima perwakilan pengunjuk rasa. (kdr1/dur)